KANGJO.INFO, Tamiang Layang, Barito Timur. Kumpulan Asesmen Sumatif Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat ini disusun sebagai salah satu sarana pendukung dalam proses pembelajaran, khususnya dalam membantu peserta didik memahami materi Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila secara lebih mendalam. Soal-soal yang disajikan dirancang berdasarkan kurikulum yang berlaku, dengan memperhatikan kompetensi dasar serta indikator pencapaian yang harus dikuasai oleh siswa Kelas 9. Selain itu, soal-soal ini diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah peserta didik.

Kumpulan Asesmen Sumatif ini juga dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai bahan evaluasi pembelajaran, serta oleh orang tua sebagai sarana pendampingan belajar anak di rumah. Dengan latihan yang rutin, diharapkan siswa dapat lebih siap dalam menghadapi ulangan harian maupun penilaian lainnya.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga kumpulan Asesmen Sumatif ini bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Bank Soal

Jenjang: SMP | Kelas: Kelas 9 | Mata Pelajaran: PPKn

Topik: Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BhinnekaTunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

 

 

1. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Apa konsekuensi logis dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara terhadap UUD NRI Tahun 1945?

1. A. Segala ketentuan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila
2. B. Pancasila dapat diubah sewaktu-waktu melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945
3. C. UUD NRI Tahun 1945 menempati hierarki yang jauh lebih tinggi daripada Pancasila
4. D. Pancasila hanya menjadi semboyan, sedangkan UUD 1945 yang menjadi panduan utama

Jawaban: A. Segala ketentuan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila

Penjelasan: Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis harus menjabarkan dan patuh pada nilai-nilai Pancasila.

 

2. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Bentuk negara Indonesia tertuang secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi…

1. A. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
2. B. Negara Indonesia adalah negara hukum
3. C. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik
4. D. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

Jawaban: C. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik

Penjelasan: Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

 

3. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara etimologis adalah…

1. A. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh
2. B. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua
3. C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
4. D. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa

Jawaban: B. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua

Penjelasan: Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta (Kitab Sutasoma) yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

 

4. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Rumusan tujuan negara Indonesia yang berkaitan erat dengan perlindungan terhadap keberagaman terdapat pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke…

1. A. Satu
2. B. Dua
3. C. Tiga
4. D. Empat

Jawaban: D. Empat

Penjelasan: Tujuan negara seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

 

5. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Sila Pancasila yang secara khusus menjadi landasan utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika adalah sila ke…

1. A. Satu
2. B. Dua
3. C. Tiga
4. D. Empat

Jawaban: C. Tiga

Penjelasan: Sila ketiga, Persatuan Indonesia, merupakan fondasi utama bagi konsep persatuan dalam keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika) dan bentuk NKRI.

 

6. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Hubungan antara Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan adalah…

1. A. Keduanya dibuat oleh tokoh yang berbeda di waktu yang jauh berbeda
2. B. Pembukaan UUD 1945 merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dan penjabaran terperinci dari proklamasi
3. C. Proklamasi merupakan penjelasan dari pasal-pasal dalam UUD 1945
4. D. Pembukaan UUD 1945 dapat diubah, sedangkan Proklamasi tidak

Jawaban: B. Pembukaan UUD 1945 merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dan penjabaran terperinci dari proklamasi

Penjelasan: Pembukaan UUD 1945 memuat pernyataan kemerdekaan secara terperinci serta tujuan pembentukan negara pasca-Proklamasi.

 

7. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Sistem pertahanan dan keamanan negara dalam UUD NRI Tahun 1945 menganut sistem…

1. A. Sistem Pertahanan Militer Terpusat
2. B. Sistem Keamanan Berbasis Kepolisian
3. C. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)
4. D. Sistem Tentara Bayaran Profesional

Jawaban: C. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

 

8. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hal ini berarti…

1. A. Nilai-nilai dasarnya dapat diubah sesuai keinginan mayoritas rakyat
2. B. Nilai-nilai dasarnya tetap, namun penjabarannya dapat berkembang
3. C. Pancasila bebas menerima semua ideologi asing tanpa disaring
4. D. UUD 1945 tidak perlu lagi dipertahankan secara utuh

Jawaban: B. Nilai-nilai dasarnya tetap, namun penjabarannya dapat berkembang

Penjelasan: Ideologi terbuka berarti nilai-nilai dasar Pancasila tetap abadi, sedangkan penjabaran instrumentalnya (seperti UUD atau UU) dapat menyesuaikan dengan dinamika zaman.

 

9. [Pilihan Ganda] (LOTS)

UUD NRI Tahun 1945 pasal 29 ayat (2) memberikan jaminan kemerdekaan beragama. Hal ini merupakan implementasi Pancasila, khususnya sila…

1. A. Pertama
2. B. Kedua
3. C. Ketiga
4. D. Keempat

Jawaban: A. Pertama

Penjelasan: Kemerdekaan memeluk agama dan beribadah merupakan wujud nyata dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

 

10. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Sikap gotong royong merupakan cerminan dari identitas nasional. Dalam konteks konstitusi, semangat kekeluargaan ini secara eksplisit disebut dalam pasal mengenai…

1. A. Agama (Pasal 29)
2. B. Pertahanan Negara (Pasal 30)
3. C. Perekonomian nasional (Pasal 33)
4. D. Pendidikan (Pasal 31)

Jawaban: C. Perekonomian nasional (Pasal 33)

Penjelasan: Pasal 33 ayat (1) menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (gotong royong).

 

11. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Pada perayaan HUT RI, OSIS mengadakan festival budaya Nusantara. Setiap kelas diwajibkan menampilkan kesenian dari daerah yang berbeda-beda. Kegiatan ini paling tepat menunjukkan penerapan…

1. A. Pasal 33 UUD 1945 tentang kesejahteraan ekonomi
2. B. Sila keempat dalam pengambilan keputusan bersama
3. C. Otonomi daerah untuk kemandirian kelas
4. D. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam memperkokoh persatuan

Jawaban: D. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam memperkokoh persatuan

Penjelasan: Festival budaya lintas daerah memupuk pengenalan dan penghargaan terhadap keragaman budaya, yang esensinya adalah penerapan Bhinneka Tunggal Ika.

 

12. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Andi menolak berteman dengan Budi karena berbeda suku. Tindakan Andi dapat melemahkan fondasi negara karena…

1. A. Bertentangan dengan sila ketiga dan nilai Bhinneka Tunggal Ika
2. B. Melanggar kebebasan berpendapat dalam Pasal 28 UUD 1945
3. C. Menyalahi aturan hukum pidana secara langsung
4. D. Bertentangan dengan sila kelima tentang keadilan sosial

Jawaban: A. Bertentangan dengan sila ketiga dan nilai Bhinneka Tunggal Ika

Penjelasan: Diskriminasi berbasis suku merusak persatuan (sila ketiga) dan mengabaikan nilai keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika).

 

13. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Pemerintah membangun jalan tol trans-Papua untuk memperlancar jalur logistik. Kebijakan ini berkaitan dengan perwujudan Pancasila sila ke…

1. A. Pertama
2. B. Ketiga
3. C. Kelima
4. D. Kedua

Jawaban: C. Kelima

Penjelasan: Pembangunan infrastruktur untuk meratakan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan adalah wujud sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

 

14. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Penerapan yang paling tepat bagi seorang pelajar tingkat SMP adalah…

1. A. Mengikuti latihan militer dan memegang senjata api
2. B. Belajar dengan giat dan mencintai produk dalam negeri
3. C. Turut serta bertempur di wilayah perbatasan negara
4. D. Melakukan patroli keamanan desa setiap malam hari

Jawaban: B. Belajar dengan giat dan mencintai produk dalam negeri

Penjelasan: Bela negara non-fisik untuk pelajar dapat diwujudkan melalui prestasi belajar, kedisiplinan, dan rasa cinta tanah air seperti menggunakan produk lokal.

 

15. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Sebuah desa mengadakan musyawarah untuk menentukan lokasi pembuangan sampah akhir. Terjadi perdebatan alot, namun akhirnya diputuskan lokasi yang disepakati bersama. Hal ini mencerminkan keterkaitan antara…

1. A. Sila keempat dengan penyelesaian masalah secara damai
2. B. Sila pertama dengan kebebasan memeluk keyakinan
3. C. UUD 1945 Pasal 27 dengan hak atas pekerjaan
4. D. Bhinneka Tunggal Ika dengan kebebasan berekspresi

Jawaban: A. Sila keempat dengan penyelesaian masalah secara damai

Penjelasan: Musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan masalah tanpa kekerasan merupakan esensi dari sila keempat Pancasila.

 

16. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR berfungsi membuat undang-undang, namun setiap undang-undang harus mendapat persetujuan bersama Presiden. Mekanisme ini menunjukkan adanya prinsip…

1. A. Pemusatan kekuasaan pada lembaga legislatif
2. B. Dominasi kekuasaan Presiden sebagai kepala negara
3. C. Check and balances antarcabang kekuasaan negara
4. D. Independensi absolut lembaga-lembaga peradilan

Jawaban: C. Check and balances antarcabang kekuasaan negara

Penjelasan: Adanya persetujuan bersama antara legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden) merupakan bentuk checks and balances (saling mengawasi dan mengimbangi) dalam UUD 1945.

 

17. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Media sosial dipenuhi dengan berita bohong (hoaks) yang mengadu domba antarumat beragama. Jika dibiarkan, hal ini sangat mengancam…

1. A. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia
2. B. Integrasi nasional dalam bingkai NKRI
3. C. Hubungan diplomatik dengan negara-negara lain
4. D. Kebebasan pers dalam menerbitkan berita politik

Jawaban: B. Integrasi nasional dalam bingkai NKRI

Penjelasan: Hoaks berbau SARA merupakan ancaman perpecahan yang dapat menghancurkan persatuan dan integrasi nasional.

 

18. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah…

1. A. Masyarakat miskin mendapat keringanan hukuman jika mencuri
2. B. Setiap pelanggar hukum ditindak tanpa memandang jabatan atau kekayaan
3. C. Pejabat negara bebas dari tilang lalu lintas karena tugas negara
4. D. Anak di bawah umur tidak pernah dijerat dengan hukum apa pun

Jawaban: B. Setiap pelanggar hukum ditindak tanpa memandang jabatan atau kekayaan

Penjelasan: Equality before the law berarti hukum berlaku adil dan setara bagi siapa pun tanpa pandang bulu.

 

19. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Namun, kebebasan ini tetap harus berpedoman pada…

1. A. Kemauan kelompok mayoritas di dalam masyarakat
2. B. Tekanan dari dunia internasional terhadap hak asasi manusia
3. C. Kepentingan pemerintah semata demi kelancaran ekonomi
4. D. Nilai-nilai Pancasila agar tidak merugikan hak orang lain dan kepentingan bangsa

Jawaban: D. Nilai-nilai Pancasila agar tidak merugikan hak orang lain dan kepentingan bangsa

Penjelasan: Kebebasan berekspresi di Indonesia tidak mutlak, melainkan harus dibatasi oleh nilai moral, agama, dan hak orang lain sesuai nilai Pancasila.

 

20. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Seorang siswa mengejek bahasa ibu dari temannya yang berasal dari luar daerah. Teman tersebut merasa tersinggung dan melapor kepada guru. Berdasarkan nilai dasar Pancasila, tindakan siswa tersebut melanggar nilai…

1. A. Ketuhanan dan Kerakyatan
2. B. Keadilan dan Ketuhanan
3. C. Kerakyatan dan Keadilan
4. D. Kemanusiaan dan Persatuan

Jawaban: D. Kemanusiaan dan Persatuan

Penjelasan: Mengejek teman melanggar hak untuk dihormati (Sila Ke-2) dan memicu perpecahan etnis yang melanggar Sila Ke-3.

 

21. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Sebuah wilayah otonom menerbitkan Perda kewajiban berpakaian agama tertentu untuk seluruh siswi negeri.

Sebuah daerah membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan seluruh siswi sekolah negeri mengenakan atribut keagamaan mayoritas daerah tersebut, terlepas dari apa pun agama siswa. Jika dievaluasi berdasarkan hierarki tata urutan perundang-undangan dan UUD NRI Tahun 1945, maka Perda tersebut…

1. A. Sah saja karena merupakan penerapan nyata dari semangat otonomi daerah
2. B. Bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945 dan berpotensi dibatalkan oleh Mahkamah Agung
3. C. Dapat diterima jika mayoritas penduduk di daerah tersebut menyetujui Perda itu
4. D. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang dianut dalam sila keempat Pancasila

Jawaban: B. Bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945 dan berpotensi dibatalkan oleh Mahkamah Agung

Penjelasan: Perda berada di bawah UUD 1945. Memaksa atribut agama bertentangan dengan kebebasan beragama yang dijamin Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dan Sila ke-1 Pancasila.

 

22. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: SJT (Situational Judgement Test): Teman dekat menyebarkan propaganda separatisme di internet.

Kamu melihat sahabat karibmu membagikan konten propaganda separatis di media sosialnya yang menjelek-jelekkan NKRI secara sistematis dan mengajak untuk memerdekakan daerahnya. Respons paling logis, kritis, dan sesuai dengan nilai persatuan adalah…

1. A. Mengingatkan sahabatmu secara personal tentang bahaya hukum dan perpecahan, lalu melaporkan akun tersebut ke platform/pihak berwajib jika ia bersikeras
2. B. Mendukungnya secara sembunyi-sembunyi agar persahabatan kalian tidak rusak dan menghindari konflik
3. C. Memaki sahabatmu secara publik di kolom komentar agar semua orang tahu bahwa dia pengkhianat
4. D. Membiarkannya karena itu bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh Pasal 28E UUD 1945

Jawaban: A. Mengingatkan sahabatmu secara personal tentang bahaya hukum dan perpecahan, lalu melaporkan akun tersebut ke platform/pihak berwajib jika ia bersikeras

Penjelasan: Pendekatan interpersonal untuk menyadarkan teman adalah wujud kemanusiaan, namun mengambil sikap tegas dengan melaporkan ke pihak berwajib menunjukkan evaluasi prioritas demi keselamatan negara (NKRI).

 

23. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Analisis Konflik Separatisme: Kesenjangan ekonomi ekstrem di daerah yang kaya sumber daya alam.

Di suatu daerah pedalaman yang kaya sumber daya alam, tingkat kemiskinan warga sangat tinggi karena hasil alam disedot oleh pusat. Kondisi ini memicu kelompok bersenjata menuntut kemerdekaan dari NKRI. Jika dievaluasi secara holistik berdasar Pancasila dan UUD 1945, akar masalah ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap nilai…

1. A. Persatuan Indonesia (Sila ke-3) karena warga daerah tersebut tidak memiliki rasa nasionalisme bawaan
2. B. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan karena masyarakat tidak diajak berunding
3. C. Keadilan Sosial (Sila ke-5) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengharuskan bumi dan air untuk kemakmuran rakyat
4. D. Ketuhanan Yang Maha Esa karena kurangnya pendidikan agama pada kelompok pemberontak bersenjata

Jawaban: C. Keadilan Sosial (Sila ke-5) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengharuskan bumi dan air untuk kemakmuran rakyat

Penjelasan: Kemiskinan di daerah kaya SDA terjadi karena ketidakadilan distribusi kesejahteraan. Sila ke-5 dan Pasal 33 (3) menekankan pengelolaan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (termasuk di daerah).

 

24. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Konflik Sosial: Penolakan pembangunan rumah ibadah karena alasan homogenitas penduduk.

Sekelompok masyarakat menolak pembangunan rumah ibadah bagi kelompok agama minoritas di lingkungan mereka dengan alasan menjaga homogenitas budaya. Mereka mengajukan petisi ke balai desa. Bagaimana semestinya Kepala Desa memecahkan dilema tersebut berdasarkan konstitusi?

1. A. Mengabulkan petisi warga karena menghargai suara mayoritas sesuai dengan esensi sila keempat Pancasila
2. B. Menolak petisi dan memfasilitasi dialog, menegaskan jaminan kebebasan beribadah sesuai Pasal 29 UUD 1945 dan semangat toleransi Bhinneka Tunggal Ika
3. C. Memindahkan lokasi rumah ibadah tersebut ke kota lain yang masyarakatnya lebih menerima perbedaan
4. D. Meminta kelompok minoritas untuk menyelenggarakan ibadah secara rahasia di rumah masing-masing

Jawaban: B. Menolak petisi dan memfasilitasi dialog, menegaskan jaminan kebebasan beribadah sesuai Pasal 29 UUD 1945 dan semangat toleransi Bhinneka Tunggal Ika

Penjelasan: Sebagai wakil negara, Kepala Desa wajib menjunjung tinggi UUD 1945 (Pasal 29 tentang kebebasan beragama) serta memediasi penolakan mayoritas dengan edukasi mengenai Bhinneka Tunggal Ika.

 

25. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Wacana Amandemen: Ada kelompok yang mengusulkan pengubahan Pembukaan UUD 1945.

Dalam suatu forum debat, muncul wacana untuk mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 agar lebih modern. Mengapa para ahli tata negara dan MPR bersikeras bahwa bagian tersebut tidak dapat diubah?

1. A. Karena proses administrasi untuk mengubah Pembukaan UUD 1945 terlalu mahal dan memakan waktu yang sangat lama
2. B. Karena dokumen aslinya telah hilang sehingga tidak ada dasar naskah pembanding untuk melakukan perubahan
3. C. Karena hal itu melanggar instruksi dari presiden pertama Republik Indonesia secara mutlak
4. D. Karena Pembukaan UUD memuat Proklamasi dan Pancasila sebagai landasan filosofis, mengubahnya sama dengan membubarkan negara Indonesia yang dibentuk pada 1945

Jawaban: D. Karena Pembukaan UUD memuat Proklamasi dan Pancasila sebagai landasan filosofis, mengubahnya sama dengan membubarkan negara Indonesia yang dibentuk pada 1945

Penjelasan: Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung kaidah pokok negara yang fundamental (staatsfundamentalnorm) seperti Pancasila dan tujuan negara. Mengubahnya berakibat secara yuridis pada pembubaran NKRI.

 

26. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: SJT: Ketua OSIS menghadapi praktik perundungan siber berbasis eksklusivitas etnis.

Sebagai ketua OSIS di sekolah dengan latar belakang siswa yang sangat heterogen, kamu mendapati adanya sebuah grup eksklusif berdasarkan kesamaan etnis yang kerap merundung siswa etnis lain secara siber. Langkah paling strategis untuk menyelesaikan masalah ini sekaligus merawat persatuan adalah…

1. A. Membubarkan grup tersebut secara paksa dengan meretas akun para pelakunya agar mereka jera
2. B. Membiarkannya sementara sampai masalahnya membesar agar ada bukti nyata sebelum dilaporkan ke kepala sekolah
3. C. Menyelenggarakan forum mediasi bersama guru BK, memberi edukasi multikultural yang empatik, dan menginisiasi program kerja kolaborasi lintas etnis
4. D. Mengumpulkan siswa dari etnis yang dirundung untuk membentuk grup tandingan agar bisa membalas perundungan tersebut

Jawaban: C. Menyelenggarakan forum mediasi bersama guru BK, memberi edukasi multikultural yang empatik, dan menginisiasi program kerja kolaborasi lintas etnis

Penjelasan: Langkah C paling komprehensif (SJT: problem solving). Menyelesaikan akar masalah (mediasi + guru), memberikan edukasi (nilai Bhinneka Tunggal Ika), dan menciptakan proyek bersama untuk merekatkan interaksi sosial.

 

27. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Studi Kasus Lingkungan Hidup: Konflik antara eksploitasi tambang, investasi, dan hak suku adat.

Perusahaan tambang asing mendapatkan izin dari pemerintah pusat, namun aktivitasnya merusak lingkungan dan mencemari sungai yang menjadi sumber hidup suku adat lokal. Berdasarkan analisis kritis terhadap Pasal 33 dan UUD 1945, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengevaluasi kondisi ini?

1. A. Izin eksploitasi harus dibatalkan/ditinjau ulang karena Pasal 33 ayat (3) mensyaratkan pemanfaatan SDA semata-mata untuk kemakmuran rakyat, bukan mengorbankan rakyat demi korporasi
2. B. Aktivitas tambang tersebut sah karena pemerintah pusat berhak memonopoli kekayaan alam demi investasi asing masuk
3. C. Suku adat harus mengalah dan pindah karena pembangunan ekonomi negara lebih penting daripada kebudayaan lokal
4. D. UUD 1945 tidak mengatur tentang hak lingkungan, sehingga perusahaan tidak dapat dituntut menggunakan dasar konstitusi

Jawaban: A. Izin eksploitasi harus dibatalkan/ditinjau ulang karena Pasal 33 ayat (3) mensyaratkan pemanfaatan SDA semata-mata untuk kemakmuran rakyat, bukan mengorbankan rakyat demi korporasi

Penjelasan: Pembangunan dan eksploitasi alam harus pro-kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 (3). Jika justru menghancurkan ruang hidup rakyat, kebijakan tersebut inkonstitusional dan menyalahi kemanusiaan (Sila 2) dan keadilan (Sila 5).

 

28. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: SJT: Teman berbeda agama yang sedang berpuasa mendadak sakit parah di kelas.

Teman sebangkumu yang berbeda agama sedang menjalankan ibadah puasa. Di tengah jam pelajaran, ia mengeluh sakit perut yang sangat parah dan hampir pingsan karena mag akut, tetapi ia bersikeras menolak membatalkan puasanya karena ketaatan agamanya. Berdasarkan nilai kemanusiaan dan ketuhanan, respons paling tepat adalah…

1. A. Memaksanya membuka mulut untuk minum air putih agar ia segera sadar dan penyakit magnya tidak bertambah parah
2. B. Membujuknya dengan lembut untuk minum obat dengan mengingatkan bahwa menjaga keselamatan nyawa adalah prioritas ajaran semua agama, lalu membawanya ke UKS
3. C. Membiarkan keputusannya karena mencampuri ibadah orang lain berarti melanggar Sila Pertama Pancasila dan HAM
4. D. Melaporkan kepada guru dengan menuduh temannya terlalu fanatik sehingga menyusahkan seluruh teman di kelas

Jawaban: B. Membujuknya dengan lembut untuk minum obat dengan mengingatkan bahwa menjaga keselamatan nyawa adalah prioritas ajaran semua agama, lalu membawanya ke UKS

Penjelasan: Respons B menunjukkan pemecahan masalah dengan empati, menghargai ajaran agamanya namun melakukan persuasi kritis bahwa dalam kondisi darurat, pelestarian nyawa (nilai kemanusiaan dan hak hidup) diutamakan.

 

29. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Analisis Demonstrasi: Unjuk rasa berujung anarkis dan perusakan fasilitas publik.

Demonstrasi menolak kebijakan pemerintah berujung pada perusakan fasilitas publik seperti halte bus dan taman kota oleh oknum demonstran. Evaluasi atas tindakan anarkis ini berdasarkan korelasi kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 dengan kewajiban dasar warga negara adalah…

1. A. Demonstrasi anarkis sah saja sebagai bentuk kekecewaan ekstrem rakyat yang termarginalkan dari sistem politik
2. B. Perusakan halte bus merupakan akibat wajar dari kegagalan polisi, sehingga pelaku tidak bisa dijerat hukum konstitusi
3. C. Penyampaian pendapat di muka umum dilindungi Pasal 28E, namun perusakan fasilitas melanggar kewajiban menjaga ketertiban serta merugikan hak masyarakat luas
4. D. UUD 1945 melarang total segala bentuk demonstrasi jalanan demi menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia

Jawaban: C. Penyampaian pendapat di muka umum dilindungi Pasal 28E, namun perusakan fasilitas melanggar kewajiban menjaga ketertiban serta merugikan hak masyarakat luas

Penjelasan: Menganalisis keseimbangan hak dan kewajiban. Kebebasan pendapat (Pasal 28E) dijamin, tetapi merusak fasilitas umum mencederai nilai keadilan sosial dan ketertiban umum (Pasal 28J ayat 2).

 

30. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Tantangan Globalisasi: Ancaman terkikisnya identitas budaya lokal oleh gelombang budaya pop asing.

Masuknya budaya populer asing (seperti K-Pop dan Anime) membawa fenomena memudarnya kebanggaan remaja terhadap budaya lokal, bahasa daerah, dan nilai tradisional. Strategi paling inovatif dan sesuai dengan nilai Pancasila untuk menghadapi tantangan ini adalah…

1. A. Memblokir seluruh akses internet dan media sosial yang menyebarkan budaya populer asing agar generasi muda terlindungi
2. B. Mewajibkan hukuman denda bagi remaja yang ketahuan mendengarkan lagu berbahasa asing di lingkungan sekolah
3. C. Mengakulturasi unsur modernitas dengan budaya lokal melalui pembuatan karya seni atau media kreatif agar budaya nasional tetap relevan tanpa bersikap anti-asing
4. D. Mengganti semua muatan kurikulum seni budaya di sekolah dengan materi militer agar rasa nasionalisme cepat tumbuh

Jawaban: C. Mengakulturasi unsur modernitas dengan budaya lokal melalui pembuatan karya seni atau media kreatif agar budaya nasional tetap relevan tanpa bersikap anti-asing

Penjelasan: HOTS (Mencipta/Solusi). Mengisolasi diri tidak relevan dengan globalisasi. Pancasila sebagai ideologi terbuka menyaring budaya luar dan mendorong kreativitas inovatif (akulturasi) untuk melestarikan identitas bangsa.

 

31. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Ancaman Ideologi Kontemporer: Munculnya pergerakan radikal di ranah digital.

Suatu kelompok pemuda mengembangkan paham radikalisme secara daring yang meyakini bentuk negara harus diganti menjadi sistem otoritarian berdasar ajaran tunggal. Paham ini jelas bertentangan dengan NKRI. Bagaimana peran sistem pertahanan semesta (Sishankamrata) menghadapi ancaman non-fisik (siber) seperti ini?

1. A. Menyerahkan sepenuhnya pembasmian radikalisme digital kepada satuan siber militer (TNI) tanpa melibatkan masyarakat awam
2. B. Menutup seluruh platform media sosial yang sering digunakan berdiskusi agar pergerakan kelompok tersebut terputus
3. C. Melakukan penangkapan tanpa pengadilan terhadap siapa pun yang dicurigai membaca tulisan radikal di internet
4. D. Melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga edukasi untuk membentengi ideologi secara kolaboratif melalui literasi digital berbasis Pancasila

Jawaban: D. Melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga edukasi untuk membentengi ideologi secara kolaboratif melalui literasi digital berbasis Pancasila

Penjelasan: Sishankamrata tidak hanya melibatkan TNI/Polri, melainkan seluruh komponen bangsa. Dalam menghadapi ancaman siber berbau ideologis radikal, peran serta masyarakat dan edukasi (literasi digital) adalah wujud pertahanan non-fisik.

 

32. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: SJT Demokrasi Tingkat Dasar: Menghadapi politik uang (money politics) di lingkungan sekitar.

Dalam pemilihan ketua RT, salah satu kandidat membagikan sembako dengan pesan tersirat agar warga memilihnya. Kamu adalah seorang remaja pemilih pemula yang memergoki hal ini. Tindakan berintegritas yang mencerminkan pemahaman nilai kerakyatan (Sila 4) adalah…

1. A. Menolak sembako tersebut secara sopan dan tetap memilih calon sesuai dengan hati nurani berdasarkan kompetensinya
2. B. Menerima sembakonya namun tidak menggunakan hak pilih (golput) agar merasa tidak berutang budi
3. C. Melaporkan kepada pihak berwajib sambil meminta imbalan uang dari kandidat pesaing atas temuan kecurangan itu
4. D. Menerima sembakonya dan membagikannya lagi kepada teman-teman kelas dengan niat baik berbagi sedekah

Jawaban: A. Menolak sembako tersebut secara sopan dan tetap memilih calon sesuai dengan hati nurani berdasarkan kompetensinya

Penjelasan: SJT. Menghadapi politik uang dengan integritas. Menolak pemberian yang bertujuan memanipulasi suara dan tetap berpegang pada rasionalitas pemilu (Sila ke-4: demokrasi yang bersih).

 

33. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Studi Kasus Perbatasan: Pulau terluar Indonesia yang menggantungkan urusan ekonomi ke negara tetangga.

Terdapat gugusan pulau kecil di wilayah perbatasan Indonesia yang kekurangan fasilitas umum dan pendidikan, sehingga warga di sana lebih bergantung pada negara tetangga, baik secara ekonomi maupun sosial. Berdasarkan UUD 1945, kegagalan menangani situasi ini paling fatal mengancam pilar kebangsaan apa?

1. A. Bhinneka Tunggal Ika, karena pulau tersebut tidak memiliki ragam suku bangsa yang banyak
2. B. Pemilihan umum demokratis, karena daerah yang sepi penduduk tidak dapat memberikan suara yang memadai
3. C. Eksistensi NKRI secara utuh, karena ketergantungan warga batas negara pada bangsa asing dapat memicu hilangnya rasa nasionalisme dan lepasnya wilayah tersebut
4. D. Hak asasi atas lingkungan hidup bersih, karena negara tetangga pasti mengeksploitasi alam di pulau itu tanpa izin

Jawaban: C. Eksistensi NKRI secara utuh, karena ketergantungan warga batas negara pada bangsa asing dapat memicu hilangnya rasa nasionalisme dan lepasnya wilayah tersebut

Penjelasan: HOTS (Evaluasi). Kesenjangan wilayah perbatasan berpotensi pada krisis identitas warga (social allegiance), yang dapat bermuara pada hilangnya wilayah (kedaulatan teritorial) dan hancurnya integrasi NKRI.

 

34. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Hak Pekerja: Praktik diskriminasi etnis dalam proses rekrutmen karyawan.

Sebuah perusahaan multinasional menetapkan syarat rekrutmen tidak tertulis yang mendiskriminasi etnis tertentu karena stereotip negatif. Berdasarkan nilai konstitusi, praktik perusahaan tersebut harus diberi sanksi karena…

1. A. Melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengenai hak bebas dari perlakuan diskriminatif serta mencederai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
2. B. Menyebabkan perusahaan lain ikut-ikutan membuat syarat serupa yang dapat memicu persaingan usaha tidak sehat
3. C. Menurunkan minat tenaga asing untuk berinvestasi karena melihat birokrasi perburuhan Indonesia sangat rumit
4. D. Bertentangan dengan kewajiban bela negara yang mengharuskan semua warga sipil menjadi militer cadangan

Jawaban: A. Melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengenai hak bebas dari perlakuan diskriminatif serta mencederai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Penjelasan: HOTS (Menganalisis hukum). Diskriminasi etnis bertentangan dengan HAM dan secara spesifik melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengenai perlindungan dari perlakuan diskriminatif.

 

35. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Dinamika Sosial: Memudarnya tradisi siskamling akibat gaya hidup individualistis warga.

Di daerahmu, kearifan lokal mulai tergantikan dengan gaya hidup individualistis yang meniru budaya perkotaan Barat. Kegiatan siskamling (ronda malam) yang dulunya rutin, kini sepi. Pendekatan solutif berbasis Bhinneka Tunggal Ika dan gotong royong yang dapat dirancang oleh karang taruna adalah…

1. A. Memberikan denda finansial yang sangat besar bagi warga yang tidak mau hadir siskamling
2. B. Mengubah format siskamling menjadi kegiatan kumpul komunitas yang diselingi diskusi santai dan penyediaan kopi bersama agar kembali menarik minat warga berbagai usia
3. C. Membayar jasa keamanan swasta (satpam) untuk menjaga perumahan sehingga warga terbebas dari tanggung jawab sosial
4. D. Mengajukan protes kepada kepala desa agar membangun pagar pembatas setinggi mungkin antarrumah warga

Jawaban: B. Mengubah format siskamling menjadi kegiatan kumpul komunitas yang diselingi diskusi santai dan penyediaan kopi bersama agar kembali menarik minat warga berbagai usia

Penjelasan: HOTS (Solusi Kreatif). Mengembalikan nilai gotong royong (Pancasila) tanpa memaksa format lama yang kaku, melainkan merenovasi cara pendekatannya agar relevan dengan dinamika sosial warga saat ini.

 

36. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: SJT: Siswa/Warga menolak hormat bendera saat upacara karena benturan tafsir keyakinan pribadi.

Seorang warga menolak untuk memberikan hormat kepada bendera Merah Putih saat upacara dengan alasan keyakinan pribadinya menganggap menghormati benda mati adalah perbuatan dosa. Bagaimana negara harus mengevaluasi kasus ini berdasarkan keseimbangan hak asasi dan kewajiban konstitusional?

1. A. Langsung mencabut kewarganegaraan individu tersebut karena telah melakukan makar tingkat tinggi terhadap simbol negara
2. B. Menghormati bendera bukanlah ritual keagamaan melainkan wujud rasa cinta tanah air, sehingga menolak tanpa alasan medis/fisik merupakan pelanggaran etika kewarganegaraan, namun penanganannya harus persuasif
3. C. Membebaskannya sepenuhnya dari semua kegiatan upacara karena kebebasan beragama bersifat absolut tanpa batas di Indonesia
4. D. Menghukum mati warga tersebut untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas yang ingin meniru perilaku tersebut

Jawaban: B. Menghormati bendera bukanlah ritual keagamaan melainkan wujud rasa cinta tanah air, sehingga menolak tanpa alasan medis/fisik merupakan pelanggaran etika kewarganegaraan, namun penanganannya harus persuasif

Penjelasan: HOTS (Evaluasi Etika & Hukum). Hormat bendera adalah simbol kenegaraan, bukan penyembahan berhala. Meski kebebasan beragama dijamin, kewajiban menghormati simbol negara juga diatur (UU No. 24 Th 2009). Namun pendekatannya harus edukatif.

 

37. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Analisis Tata Hukum: Konflik pemberian sanksi pidana adat dengan prinsip Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945.

Penerapan hukum adat di wilayah terpencil kerap kali berbenturan dengan hukum positif nasional (UUD 1945), misalnya dalam pemberian sanksi adat berupa pengasingan. Jika dibawa ke ranah konstitusi, langkah harmonisasi yang benar berdasarkan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) adalah…

1. A. Hukum adat harus dihapuskan secara total karena Indonesia adalah negara hukum modern yang hanya tunduk pada undang-undang tertulis
2. B. Hukum adat dan masyarakat hukum adat tetap diakui keberadaannya selama masih hidup, namun penerapannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip NKRI dan HAM
3. C. Sanksi adat di wilayah terpencil diizinkan sekejam apa pun karena itu adalah bentuk mutlak dari kebebasan budaya (Bhinneka Tunggal Ika)
4. D. Hukum positif dari Jakarta tidak boleh berlaku di wilayah pedalaman agar adat istiadat tidak terganggu oleh campur tangan negara

Jawaban: B. Hukum adat dan masyarakat hukum adat tetap diakui keberadaannya selama masih hidup, namun penerapannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip NKRI dan HAM

Penjelasan: Pasal 18B (2) mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI (termasuk prinsip HAM di dalamnya). Sanksi fisik/pengasingan kejam tidak dapat dibenarkan jika melanggar HAM.

 

38. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Krisis Sosial Pendidikan: Peningkatan drastis anak putus sekolah selama masa krisis/pandemi.

Angka anak putus sekolah meningkat tajam akibat pandemi, khususnya pada keluarga prasejahtera. Jika dianalisis menggunakan Pasal 31 dan 34 UUD NRI Tahun 1945, kebijakan apa yang secara holistik harus dirancang pemerintah (pusat dan daerah)?

1. A. Mengalokasikan dana pendidikan minimal 20% yang dialihkan sebagian besarnya untuk subsidi akses gawai/kuota belajar gratis serta santunan langsung bagi keluarga prasejahtera
2. B. Memaksa siswa tetap bersekolah tatap muka walau membahayakan kesehatan demi memenuhi target kurikulum nasional secara formal
3. C. Mencabut hak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya dan menempatkan anak-anak tersebut di penjara anak
4. D. Membuka donasi sukarela secara nasional tanpa pemerintah perlu mengeluarkan anggaran negara sedikit pun

Jawaban: A. Mengalokasikan dana pendidikan minimal 20% yang dialihkan sebagian besarnya untuk subsidi akses gawai/kuota belajar gratis serta santunan langsung bagi keluarga prasejahtera

Penjelasan: Sintesis Pasal 31 (hak pendidikan, anggaran 20%) dan Pasal 34 (fakir miskin dipelihara negara). Kebijakan harus menggabungkan fasilitas alat belajar mandiri dan bantuan kesejahteraan.

 

39. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: SJT Dinamika Kelompok: Mengelola teman kelompok dari kaum minoritas yang dikucilkan dan kurang berkontribusi.

Dalam kelompok belajar yang kamu pimpin, terdapat satu anggota minoritas yang pendiam, sulit bekerja sama, dan sering dikucilkan anggota lain. Untuk memastikan tercapainya persatuan (Sila 3) dan keadilan (Sila 5), langkah evaluatif kepemimpinanmu sebaiknya…

1. A. Mengeluarkan anggota tersebut dari kelompok agar kinerja kelompok yang lain tidak terhambat dan mendapatkan nilai yang tinggi
2. B. Mengerjakan seluruh tugas kelompok seorang diri (sebagai ketua) karena itu jauh lebih efisien daripada harus mendamaikan anggota yang berselisih
3. C. Mengajak anggota tersebut berbicara empat mata untuk mengetahui kesulitannya, mendistribusikan peran yang sesuai keahliannya, dan menegur anggota lain yang mengucilkan
4. D. Mengadukan anggota tersebut kepada guru dengan laporan bahwa kelompok minoritas memang sulit berbaur dan menghambat kerja sama

Jawaban: C. Mengajak anggota tersebut berbicara empat mata untuk mengetahui kesulitannya, mendistribusikan peran yang sesuai keahliannya, dan menegur anggota lain yang mengucilkan

Penjelasan: SJT Kepemimpinan. Pendekatan personal (empati kemanusiaan), pembagian tugas proporsional (keadilan), dan ketegasan merawat harmoni (persatuan) sangat mencerminkan penerapan Pancasila dalam tim.

 

40. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Krisis Demokrasi: Maraknya angka Golput (Golongan Putih) di kalangan pemilih pemula (apatisme politik).

Banyak pemilih pemula merasa apatis (tidak peduli) terhadap pemilihan umum karena merasa suara mereka tidak akan mengubah apa pun. Sikap apatis ini apabila dianalisis berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 akan mengakibatkan…

1. A. Demokrasi menjadi lebih efisien karena biaya penghitungan suara akan jauh lebih murah bagi Komisi Pemilihan Umum
2. B. Terpilihnya pemimpin yang tidak kredibel karena hilangnya fungsi pengawasan rakyat, yang pada akhirnya merusak kualitas penyelenggaraan pemerintahan negara
3. C. Terwujudnya stabilitas nasional karena tidak ada lagi pertengkaran politik antarpendukung calon presiden di media sosial
4. D. Pergantian sistem negara dari bentuk Republik menjadi bentuk Kerajaan karena rakyat sudah lelah memilih pemimpin

Jawaban: B. Terpilihnya pemimpin yang tidak kredibel karena hilangnya fungsi pengawasan rakyat, yang pada akhirnya merusak kualitas penyelenggaraan pemerintahan negara

Penjelasan: Kedaulatan di tangan rakyat (Pasal 1 ayat 2). Jika rakyat apatis (golput), kualitas demokrasi menurun karena suara rasional tidak tersalurkan, sehingga sangat mungkin melahirkan pemimpin korup/tidak kompeten.

 

41. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Konflik Budaya vs Tata Kota: Pelarangan pentas seni tradisional oleh Pemkot karena alasan estetika kota modern.

Di sebuah kota besar, pemerintah setempat melarang pertunjukan kesenian daerah tradisional karena dianggap kuno, bising, dan mengganggu ketertiban umum. Kebijakan ini mendapat perlawanan dari budayawan. Berdasarkan konstitusi Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, evaluasi terhadap larangan pemerintah kota tersebut adalah…

1. A. Kebijakan tersebut cacat konstitusi karena negara diwajibkan memajukan kebudayaan nasional dan memberikan kebebasan masyarakat dalam memelihara nilai budayanya
2. B. Pemerintah kota bertindak benar karena kebudayaan kuno menghambat modernisasi tata letak kota menuju taraf internasional
3. C. Tindakan tersebut sah karena ketertiban umum menempati posisi tertinggi dalam hierarki hukum melebihi nilai budaya
4. D. Larangan itu tepat asalkan pemerintah menggantinya dengan festival budaya pop asing yang lebih disukai oleh kaum milenial

Jawaban: A. Kebijakan tersebut cacat konstitusi karena negara diwajibkan memajukan kebudayaan nasional dan memberikan kebebasan masyarakat dalam memelihara nilai budayanya

Penjelasan: Pasal 32 ayat (1) berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Pelarangan secara sepihak adalah pelanggaran terhadap kewajiban konstitusional ini.

 

42. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Analisis Ideologis: Usulan penggabungan ideologi Pancasila dengan konsep Liberalisme absolut.

Dalam rangka mereformasi sistem hukum agar lebih efektif, muncul gagasan masyarakat untuk menggabungkan Pancasila dengan paham liberalisme. Tujuannya memperluas hak asasi individu secara absolut. Mengapa gagasan ini membahayakan pondasi NKRI?

1. A. Karena ideologi liberalisme akan menghapuskan secara langsung seluruh agama yang diakui secara resmi di Indonesia
2. B. Karena perubahan ideologi membutuhkan biaya amandemen yang akan menguras seluruh cadangan devisa negara
3. C. Karena paham liberal hanya cocok diterapkan di negara yang tidak memiliki kepulauan, melainkan berwujud benua tunggal
4. D. Liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu secara mutlak berbenturan dengan nilai keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial (gotong royong) dalam Pancasila

Jawaban: D. Liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu secara mutlak berbenturan dengan nilai keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial (gotong royong) dalam Pancasila

Penjelasan: Pancasila menjaga keseimbangan antara hak individu (HAM) dan tanggung jawab komunal/sosial. Liberalisme murni dengan hak absolut dapat menghancurkan harmoni persatuan dan keadilan sosial (kepentingan bersama).

 

43. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Stimulus: Resiliensi Komunitas: Inisiatif desa rawan bencana membangun sistem pertahanan masyarakat mandiri.

Sebuah desa di lereng gunung secara kolektif sepakat untuk mendirikan posko tanggap bencana mandiri setelah menyadari kerentanan geografis mereka. Dana dikumpulkan dari sumbangan seikhlasnya setiap minggu. Tindakan desa ini merepresentasikan esensi…

1. A. Usaha mengambil alih tugas kepolisian dan TNI di daerah pedalaman
2. B. Pemberontakan sipil terhadap kelambanan badan penanggulangan bencana pusat
3. C. Pelaksanaan bela negara melalui kesadaran kolektif untuk melindungi keselamatan bangsa, sejalan dengan Sila Persatuan dan Kemanusiaan
4. D. Otonomi daerah khusus tingkat desa yang menentang hierarki konstitusional

Jawaban: C. Pelaksanaan bela negara melalui kesadaran kolektif untuk melindungi keselamatan bangsa, sejalan dengan Sila Persatuan dan Kemanusiaan

Penjelasan: Bela negara tidak hanya soal angkat senjata, melainkan sikap menjaga keselamatan bersama dari bencana. Gotong royong membangun posko adalah wujud integrasi Sila ke-2 dan ke-3.

 

44. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Dampak Teknologi Canggih: Ancaman disinformasi “Deepfake” yang mengadu domba agama.

Perkembangan AI (Kecerdasan Buatan) memunculkan fenomena deepfake yang digunakan untuk memalsukan pidato tokoh nasional dengan narasi kebencian antaragama. Langkah preventif konstitusional terkuat yang harus dirancang pemerintah adalah…

1. A. Merumuskan regulasi siber komprehensif berlandaskan nilai Pancasila yang melindungi integritas informasi bangsa tanpa memberangus kebebasan berekspresi ilmiah
2. B. Melarang total penggunaan teknologi Kecerdasan Buatan di seluruh universitas dan institusi pemerintahan secara permanen
3. C. Menghapus pasal kebebasan berbicara dari UUD 1945 karena terbukti disalahgunakan oleh para peretas pembuat konten
4. D. Membalas propaganda tersebut dengan membuat video palsu serupa yang menjelek-jelekkan negara asing agar perhatian teralihkan

Jawaban: A. Merumuskan regulasi siber komprehensif berlandaskan nilai Pancasila yang melindungi integritas informasi bangsa tanpa memberangus kebebasan berekspresi ilmiah

Penjelasan: HOTS (Mencipta/Solusi Regulasi). Negara harus membuat perlindungan (undang-undang) siber yang adaptif. Regulasinya berlandaskan Pancasila untuk menolak adu domba SARA, namun harus hati-hati agar tidak mematikan inovasi atau pasal 28E.

 

45. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: SJT Literasi Digital: Menanggapi kiriman meme rasisme/SARA di grup sekolah.

Kamu tergabung di dalam grup obrolan (WhatsApp Group) kelas. Suatu hari, salah satu anggota mengirimkan meme satir (lelucon) yang merendahkan fisik suku tertentu di Papua. Terdapat anggota grup yang tertawa, namun sebagian diam saja. Reaksi dan keputusan terbijakmu (SJT) adalah…

1. A. Segera keluar (leave group) diam-diam dari obrolan tersebut agar tidak terseret masalah dan bebas dari drama siber
2. B. Menegur di grup secara asertif bahwa candaan rasis merusak persatuan, mengingatkan esensi Bhinneka Tunggal Ika, dan meminta pelaku menghapus gambar tersebut
3. C. Ikut tertawa sekadar untuk menghargai teman yang mengirimkan meme, kemudian langsung mengirim gambar lucu yang menetralisir suasana
4. D. Mengambil tangkapan layar (screenshot) pesan tersebut lalu menyebarkannya ke Twitter agar pelaku dirundung oleh warganet se-Indonesia

Jawaban: B. Menegur di grup secara asertif bahwa candaan rasis merusak persatuan, mengingatkan esensi Bhinneka Tunggal Ika, dan meminta pelaku menghapus gambar tersebut

Penjelasan: SJT. Ketegasan berani menyuarakan kebenaran (menolak rasisme) di ranah publik/grup sangat krusial. Diam berarti permisif. Menegur asertif dan mengaitkannya dengan etika toleransi adalah aksi bela Pancasila.

 

46. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Keadilan bagi Kelompok Rentan: Pembatalan Undang-Undang yang mendiskriminasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja.

Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review terhadap suatu pasal dalam Undang-Undang yang mendiskriminasi penyandang disabilitas dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Putusan MK ini mendasarkan pembatalan tersebut pada UUD 1945, yang paling sejalan dengan semangat…

1. A. Kebebasan memeluk agama bagi kaum minoritas (Pasal 29)
2. B. Sistem perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan (Pasal 33)
3. C. Keadilan sosial (Sila 5) dan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1)
4. D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Pasal 30)

Jawaban: C. Keadilan sosial (Sila 5) dan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1)

Penjelasan: HOTS (Menganalisis keputusan hukum). Diskriminasi terhadap kelompok rentan (disabilitas) menyalahi equality before the law (Pasal 27 ayat 1) dan mencederai keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa kecuali.

 

47. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Dinamika Bentuk Negara: Munculnya ide sistem negara serikat demi mengejar otonomi luas dan pertumbuhan daerah.

Ada wacana untuk mengubah bentuk negara Indonesia dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara Federal/Serikat dengan alasan mempercepat kemajuan daerah. Konsekuensi yuridis terbesar jika hal ini dipaksakan terhadap konstitusi saat ini adalah…

1. A. Mengembalikan sistem penjajahan kolonial karena bentuk serikat (federal) adalah peninggalan eksklusif pemerintah Belanda
2. B. Mengubah total struktur ekonomi kerakyatan menjadi struktur kapitalis murni seperti di negara-negara Eropa
3. C. Daerah yang lambat berkembang akan langsung dikeluarkan dari Republik dan tidak akan diurus lagi
4. D. Perubahan itu mustahil dilakukan secara konstitusional karena Pasal 37 ayat (5) secara tegas mengunci status bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah

Jawaban: D. Perubahan itu mustahil dilakukan secara konstitusional karena Pasal 37 ayat (5) secara tegas mengunci status bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah

Penjelasan: Analisis Amandemen UUD 1945. Pasal 37 ayat (5) mengatur secara mutlak bahwa “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”

 

48. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Ancaman Kedaulatan: Pelanggaran batas perairan ZEE oleh kapal penjaga pantai dan nelayan negara asing.

Wilayah teritorial laut Indonesia di Natuna sering dimasuki oleh kapal nelayan asing secara ilegal yang mendapat pengawalan bersenjata dari negaranya. Kasus ini bukan hanya pencurian ikan biasa, melainkan ancaman langsung terhadap…

1. A. Kestabilan harga ikan pasar tradisional secara jangka pendek akibat deflasi hasil tangkapan nelayan lokal
2. B. Kedaulatan teritorial negara yang termaktub dalam doktrin Wawasan Nusantara dan Pasal 25A UUD 1945 sebagai negara kepulauan
3. C. Kerjasama wisata maritim antarnegara berkembang dalam kawasan regional Asia Tenggara
4. D. Pelaksanaan otonomi khusus untuk daerah pesisir yang tertinggal pembangunannya

Jawaban: B. Kedaulatan teritorial negara yang termaktub dalam doktrin Wawasan Nusantara dan Pasal 25A UUD 1945 sebagai negara kepulauan

Penjelasan: Pencurian ikan berwujud pengawalan militer asing merupakan pelanggaran batas wilayah. Hal ini mencederai kedaulatan laut negara kepulauan seperti ditegaskan dalam konsep Wawasan Nusantara dan Pasal 25A.

 

49. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Evaluasi Sejarah: Perubahan rumusan Sila Pertama pada naskah Piagam Jakarta menjelang pengesahan UUD 1945.

Para pahlawan perumus dasar negara berbesar hati menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi mengakomodasi keberatan dari perwakilan Indonesia bagian Timur. Esensi sikap keteladanan tertinggi yang dapat dievaluasi dari peristiwa sejarah perumusan Pancasila tersebut adalah…

1. A. Ketakutan para tokoh mayoritas terhadap ancaman kekuatan militer negara asing jika tidak menyetujui perubahan tersebut
2. B. Keinginan untuk dengan cepat mengakhiri rapat PPKI karena situasi pada masa itu sangat mendesak dan kekurangan makanan
3. C. Mengorbankan ego sektarian kelompok mayoritas demi menjaga keutuhan dan integrasi bangsa sebagai satu kesatuan
4. D. Mengutamakan lobi politik agar beberapa tokoh tertentu dapat segera menduduki jabatan presiden dan menteri

Jawaban: C. Mengorbankan ego sektarian kelompok mayoritas demi menjaga keutuhan dan integrasi bangsa sebagai satu kesatuan

Penjelasan: Penghapusan kewajiban syariat bagi pemeluknya dalam sila pertama diganti “Ketuhanan YME” membuktikan sikap kompromi level tinggi dari founding fathers yang mengutamakan Persatuan Indonesia (Bhinneka Tunggal Ika) di atas kepentingan golongan.

 

50. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Evaluasi Sosial Hukum: Eksploitasi ekonomi pada anak-anak jalanan oleh sindikat kriminal perkotaan.

Dalam rangka menjamin hak sosial warga miskin, UUD 1945 mengatur mengenai fakir miskin dan anak terlantar. Di jalanan kota besar, banyak anak jalanan yang dieksploitasi sindikat preman untuk mengemis. Upaya penegakan konstitusi (Pasal 34) yang paling komprehensif oleh kepolisian dan dinas sosial adalah…

1. A. Membiarkan anak jalanan bekerja sementara waktu agar mereka bisa mengumpulkan uang jajan tambahan untuk bertahan hidup
2. B. Menangkap sindikat preman pengeksploitasi dengan pidana berat, merazia anak jalanan dengan pendekatan humanis, lalu memberikan pembinaan pendidikan dan panti rehabilitasi berbasis anggaran negara
3. C. Mengumpulkan anak-anak jalanan di lapangan terbuka dan menghukum mereka secara fisik karena telah merusak pemandangan keindahan kota metropolitan
4. D. Menyerahkan urusan tersebut sepenuhnya kepada organisasi sosial dan LSM agar pemerintah tidak pusing memikirkan biaya penampungan panti asuhan

Jawaban: B. Menangkap sindikat preman pengeksploitasi dengan pidana berat, merazia anak jalanan dengan pendekatan humanis, lalu memberikan pembinaan pendidikan dan panti rehabilitasi berbasis anggaran negara

Penjelasan: HOTS (Problem Solving). Menyelesaikan masalah secara akar: menghukum aktor intelektual (preman), dan memberikan hak perlindungan/pendidikan nyata bagi anak terlantar sebagai wujud tanggung jawab negara (Pasal 34 ayat 1).

Semoga bermanfaat.(kango)

LINK DOWNLOAD:

1. Soal_PPKn_Kelas 9 BAB I Hubungan Pancasila dengan UUD 45, SILAHKAN KLIK DISINI!

Asesmen Sumatif dan Jawaban Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila SMP Kelas 9 BAB II Hak dan Kewajiban Warga Negara