KANGJO.INFO, Tamiang Layang, Barito Timur. Kumpulan Asesmen Sumatif Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat ini disusun sebagai salah satu sarana pendukung dalam proses pembelajaran, khususnya dalam membantu peserta didik memahami materi Mata Pelajaran Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Kelas 9 secara lebih mendalam. Soal-soal yang disajikan dirancang berdasarkan kurikulum yang berlaku, dengan memperhatikan kompetensi dasar serta indikator pencapaian yang harus dikuasai oleh siswa Kelas 9. Selain itu, soal-soal ini diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah peserta didik.

Kumpulan Asesmen Sumatif ini juga dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai bahan evaluasi pembelajaran, serta oleh orang tua sebagai sarana pendampingan belajar anak di rumah. Dengan latihan yang rutin, diharapkan siswa dapat lebih siap dalam menghadapi ulangan harian maupun penilaian lainnya.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga kumpulan Asesmen Sumatif ini bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Kelas 9 di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Bank Soal

Jenjang: SMP | Kelas: Kelas 9 | Mata Pelajaran: PPKn

Topik: Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BhinnekaTunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

 

 

1. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Pancasila berkedudukan sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia. Dalam konteks hierarki hukum nasional, hubungan utama antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah…

1. UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Pancasila dalam praktik ketatanegaraan
2. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang menjiwai seluruh pasal dalam UUD NRI Tahun 1945
3. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 merupakan dua dokumen yang terpisah dan tidak saling memengaruhi
4. Pancasila hanya menjadi pedoman moral, sedangkan UUD NRI Tahun 1945 adalah pedoman hukum yang independen

Jawaban: Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang menjiwai seluruh pasal dalam UUD NRI Tahun 1945

Penjelasan: Pancasila merupakan norma dasar (Grundnorm) atau sumber dari segala sumber hukum negara. Oleh karena itu, seluruh pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila.

 

2. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi ‘Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik’. Pernyataan ini secara langsung merupakan manifestasi dari nilai Pancasila, khususnya sila ke…

1. Satu
2. Dua
3. Tiga
4. Empat

Jawaban: Tiga

Penjelasan: Sila ketiga Pancasila, ‘Persatuan Indonesia’, menjadi landasan filosofis bagi bentuk negara kesatuan (NKRI) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

 

3. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi dikukuhkan penggunaannya dalam lambang negara Garuda Pancasila melalui peraturan pemerintah. Semboyan ini memiliki arti…

1. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh
2. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua
3. Keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus diutamakan
4. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan

Jawaban: Berbeda-beda tetapi tetap satu jua

Penjelasan: Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular yang berarti meskipun berbeda-beda (suku, agama, ras, antargolongan), bangsa Indonesia tetap satu kesatuan.

 

4. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat dasar negara Pancasila. Letak rumusan Pancasila yang sah dan benar terdapat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea…

1. Pertama
2. Kedua
3. Ketiga
4. Keempat

Jawaban: Keempat

Penjelasan: Rumusan dasar negara Pancasila yang sah dan resmi secara konstitusional tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

 

5. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hal ini diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal…

1. Pasal 27 ayat (1)
2. Pasal 28A
3. Pasal 29 ayat (2)
4. Pasal 30 ayat (1)

Jawaban: Pasal 29 ayat (2)

Penjelasan: Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

 

6. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Bentuk negara kesatuan bagi Indonesia dianggap sebagai bentuk yang paling final. Kesepakatan dasar MPR dalam melakukan amandemen UUD 1945 yang berkaitan dengan bentuk negara adalah…

1. Membuka peluang pembentukan negara serikat
2. Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Mengubah sistem pemerintahan menjadi parlementer
4. Memberikan kemerdekaan penuh pada daerah untuk memisahkan diri

Jawaban: Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penjelasan: Salah satu kesepakatan dasar MPR dalam perubahan (amandemen) UUD NRI Tahun 1945 adalah tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

7. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan ini menegaskan hubungan antara hak warga negara dengan tegaknya NKRI yang tercantum dalam…

1. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
2. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
3. Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945
4. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Jawaban: Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Penjelasan: Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

 

8. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Tujuan negara Republik Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila termaktub secara jelas dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, kecuali…

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Menjadi negara adidaya yang menguasai perekonomian dunia

Jawaban: Menjadi negara adidaya yang menguasai perekonomian dunia

Penjelasan: Tujuan negara dalam alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Menguasai perekonomian dunia bukan tujuan negara.

 

9. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diwujudkan dalam ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yaitu pada pasal…

1. Pasal 28
2. Pasal 30
3. Pasal 33
4. Pasal 35

Jawaban: Pasal 33

Penjelasan: Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang asas perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan, yang merupakan wujud dari sila kelima Pancasila.

 

10. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia berlandaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hal ini merupakan perwujudan dari Pancasila sila ke…

1. Dua
2. Tiga
3. Empat
4. Lima

Jawaban: Empat

Penjelasan: Sila keempat Pancasila menjadi dasar sistem demokrasi di Indonesia yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat melalui lembaga perwakilan.

 

11. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Pemerintah pusat menerbitkan undang-undang mengenai pendidikan nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah. Jika ada daerah yang merasa undang-undang tersebut kurang mengakomodasi budaya lokal, langkah yang paling tepat sesuai sistem hukum di Indonesia adalah…

1. Daerah tersebut dapat membuat aturan sendiri yang bertolak belakang dengan undang-undang
2. Mengajukan usulan revisi melalui wakil daerah di DPR atau DPD secara konstitusional
3. Melakukan protes massa untuk membatalkan undang-undang tersebut di daerahnya
4. Menolak penerapan undang-undang tersebut secara sepihak oleh pemerintah daerah

Jawaban: Mengajukan usulan revisi melalui wakil daerah di DPR atau DPD secara konstitusional

Penjelasan: Dalam negara hukum dan NKRI yang berlandaskan UUD 1945, penyelesaian ketidakpuasan terhadap undang-undang dilakukan melalui jalur konstitusional, seperti melalui legislatif atau uji materi ke MK.

 

12. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Di sebuah sekolah, Andi terpilih menjadi ketua OSIS, padahal ia berasal dari kelompok minoritas baik secara suku maupun agama. Mayoritas siswa mendukungnya karena program kerjanya yang sangat baik. Fenomena ini menunjukkan keberhasilan implementasi…

1. Penerapan otonomi khusus dalam lingkungan pendidikan dasar
2. Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berdemokrasi di sekolah
3. Sistem kuota minoritas dalam struktur organisasi kesiswaan
4. Penghapusan identitas budaya lokal demi integrasi sekolah

Jawaban: Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berdemokrasi di sekolah

Penjelasan: Pemilihan berdasarkan kompetensi dan bukan latar belakang suku atau agama menunjukkan pemahaman dan penerapan nyata dari nilai Bhinneka Tunggal Ika (persatuan di atas keberagaman) dalam ranah demokrasi sekolah.

 

13. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Sikap primordialisme yang berlebihan (mengagungkan kelompoknya dan merendahkan kelompok lain) dapat memicu konflik sosial. Berdasarkan hubungan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, cara terbaik mencegah hal ini adalah dengan…

1. Menyeragamkan semua budaya yang ada menjadi satu budaya nasional tunggal
2. Memisahkan permukiman penduduk berdasarkan latar belakang suku dan agama
3. Mengembangkan sikap toleransi dan mengedepankan wawasan nusantara
4. Membatasi interaksi antarwilayah untuk mencegah terjadinya gesekan sosial

Jawaban: Mengembangkan sikap toleransi dan mengedepankan wawasan nusantara

Penjelasan: Toleransi dan wawasan nusantara (cara pandang yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa) adalah penangkal utama terhadap primordialisme berlebihan dan etnosentrisme.

 

14. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Seorang warga negara mendapati bahwa hak asasinya untuk berserikat dan berkumpul dibatasi oleh peraturan daerah setempat secara sewenang-wenang. Tindakan ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 pasal…

1. Pasal 27 ayat (2)
2. Pasal 28E ayat (3)
3. Pasal 31 ayat (1)
4. Pasal 34 ayat (1)

Jawaban: Pasal 28E ayat (3)

Penjelasan: Pasal 28E ayat (3) menjamin setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Aturan di bawahnya tidak boleh membatasi hak ini secara sewenang-wenang.

 

15. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, perwujudan paling nyata dari pasal ini adalah…

1. Menyaring budaya asing secara ketat dan menutup diri dari globalisasi
2. Melindungi, melestarikan, dan mengembangkan budaya-budaya daerah sebagai puncak kebudayaan nasional
3. Mewajibkan seluruh warga negara menggunakan satu pakaian adat dari daerah mayoritas
4. Meninggalkan budaya tradisional agar bisa bersaing di tingkat internasional

Jawaban: Melindungi, melestarikan, dan mengembangkan budaya-budaya daerah sebagai puncak kebudayaan nasional

Penjelasan: Kebudayaan nasional sejatinya adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Menjaga dan melestarikan budaya daerah berarti memajukan budaya nasional dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika.

 

16. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan ini berfungsi untuk memastikan bahwa…

1. MK berhak mengubah isi UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan zaman
2. MK dapat menghukum pejabat negara yang melanggar nilai-nilai Pancasila
3. Produk legislasi tidak bertentangan dengan norma tertinggi negara dan nilai-nilai Pancasila yang menjiwainya
4. Lembaga legislatif tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang

Jawaban: Produk legislasi tidak bertentangan dengan norma tertinggi negara dan nilai-nilai Pancasila yang menjiwainya

Penjelasan: Uji materi (judicial review) oleh MK bertujuan untuk menjaga supremasi konstitusi. Karena UUD 1945 dijabarkan dari Pancasila, kewenangan ini secara tidak langsung juga menjaga tegaknya nilai-nilai Pancasila dalam UU.

 

17. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Keberadaan Otonomi Daerah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Hubungan antara Otonomi Daerah dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah…

1. Otonomi daerah merupakan langkah awal bagi daerah untuk membentuk negara merdeka
2. Otonomi daerah memberikan keleluasaan daerah mengurus rumah tangganya sendiri demi memperkokoh integrasi dan kemajuan NKRI
3. Otonomi daerah menghilangkan kewenangan pemerintah pusat secara keseluruhan di daerah
4. Otonomi daerah adalah konsep negara serikat yang diadopsi secara diam-diam oleh UUD 1945

Jawaban: Otonomi daerah memberikan keleluasaan daerah mengurus rumah tangganya sendiri demi memperkokoh integrasi dan kemajuan NKRI

Penjelasan: Otonomi daerah bukan bertujuan untuk memisahkan diri, melainkan untuk mempercepat kesejahteraan daerah sesuai potensinya, yang pada akhirnya memperkokoh bingkai NKRI.

 

18. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Di era digital, ancaman terhadap NKRI dan nilai-nilai Pancasila tidak lagi bersifat militer, melainkan berupa penyebaran informasi palsu (hoaks) yang dapat memecah belah bangsa. Upaya bela negara yang paling relevan dilakukan oleh pelajar dalam konteks ini adalah…

1. Mengikuti pelatihan militer secara penuh untuk persiapan perang siber
2. Menghapus akun media sosial secara permanen agar terhindar dari hoaks
3. Melakukan saring sebelum sharing (literasi digital) terhadap informasi yang diterima di media sosial
4. Memblokir semua berita yang berasal dari luar negeri

Jawaban: Melakukan saring sebelum sharing (literasi digital) terhadap informasi yang diterima di media sosial

Penjelasan: Literasi digital yang baik merupakan bentuk implementasi bela negara modern, karena mencegah disintegrasi bangsa yang disebabkan oleh penyebaran hoaks dan adu domba.

 

19. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Sila kelima Pancasila, ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’, harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah. Contoh nyata penerapan sila ini dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 adalah…

1. Pemberian fasilitas perpajakan secara eksklusif bagi pengusaha asing
2. Adanya program Jaminan Kesehatan Nasional dan bantuan sosial bagi masyarakat prasejahtera
3. Penetapan harga kebutuhan pokok berdasarkan mekanisme pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah
4. Sentralisasi seluruh pembangunan infrastruktur hanya di wilayah ibu kota negara

Jawaban: Adanya program Jaminan Kesehatan Nasional dan bantuan sosial bagi masyarakat prasejahtera

Penjelasan: Jaminan sosial dan kesehatan merupakan bentuk intervensi negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sejalan dengan Pasal 34 UUD 1945.

 

20. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Hubungan internasional yang dilakukan oleh Indonesia dilandaskan pada prinsip politik luar negeri ‘Bebas Aktif’ yang tercantum secara tersirat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Makna ‘Aktif’ dalam konteks ini berarti…

1. Indonesia selalu mengikuti keputusan mayoritas negara-negara besar di PBB
2. Indonesia proaktif menjajah negara lain demi menjaga keamanan nasionalnya
3. Indonesia turut serta secara nyata dalam upaya menjaga perdamaian dan ketertiban dunia sesuai nilai kemanusiaan
4. Indonesia mencampuri urusan dalam negeri negara tetangga secara intensif

Jawaban: Indonesia turut serta secara nyata dalam upaya menjaga perdamaian dan ketertiban dunia sesuai nilai kemanusiaan

Penjelasan: ‘Aktif’ bermakna Indonesia tidak pasif terhadap isu global, melainkan ikut berperan dalam menyelesaikan konflik internasional dan menjaga perdamaian dunia sesuai alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

 

21. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Sebuah rancangan undang-undang (RUU) diusulkan dengan klausul yang memperbolehkan perusahaan mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah adat tanpa kewajiban memberikan kompensasi atau melibatkan masyarakat adat setempat demi percepatan investasi.

Stimulus: Sebuah rancangan undang-undang (RUU) diusulkan dengan klausul yang memperbolehkan perusahaan mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah adat tanpa kewajiban memberikan kompensasi atau melibatkan masyarakat adat setempat demi percepatan investasi. Jika RUU ini disahkan, dampaknya terhadap keutuhan bangsa dapat dievaluasi sebagai berikut…

1. RUU tersebut sangat baik karena akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai tujuan negara
2. RUU tersebut mengancam integrasi sosial karena melanggar prinsip keadilan sosial dan pengakuan hak masyarakat adat dalam UUD 1945
3. RUU tersebut tidak berdampak pada keutuhan negara selama militer dapat mengendalikan masyarakat adat
4. RUU tersebut sesuai dengan nilai Pancasila karena investasi adalah kunci kesejahteraan bersama yang mutlak

Jawaban: RUU tersebut mengancam integrasi sosial karena melanggar prinsip keadilan sosial dan pengakuan hak masyarakat adat dalam UUD 1945

Penjelasan: Kebijakan eksploitatif tanpa memedulikan masyarakat adat melanggar Sila Ke-5 Pancasila dan Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat. Ketidakadilan ini berpotensi memicu konflik vertikal yang mengancam integrasi NKRI.

 

22. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Di sebuah kabupaten, terjadi konflik antarkampung karena provokasi di media sosial mengenai pelecehan simbol budaya salah satu kelompok. Aparat berhasil meredam konflik fisik, namun ketegangan masih terasa.

Stimulus: Di sebuah kabupaten, terjadi konflik antarkampung karena provokasi di media sosial mengenai pelecehan simbol budaya salah satu kelompok. Aparat berhasil meredam konflik fisik, namun ketegangan masih terasa. Pemecahan masalah jangka panjang yang paling komprehensif berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila adalah…

1. Memblokir permanen akses internet di kedua kampung tersebut untuk mencegah provokasi lanjutan
2. Menangkap dan memenjarakan seluruh warga yang terlibat konflik tanpa proses peradilan agar ada efek jera
3. Membentuk forum mediasi budaya yang melibatkan tokoh adat, pemuda, dan tokoh agama dari kedua belah pihak untuk merumuskan deklarasi damai kolaboratif
4. Memisahkan batas wilayah kedua kampung dengan membangun pagar fisik yang tinggi dan dijaga ketat

Jawaban: Membentuk forum mediasi budaya yang melibatkan tokoh adat, pemuda, dan tokoh agama dari kedua belah pihak untuk merumuskan deklarasi damai kolaboratif

Penjelasan: Pendekatan musyawarah mufakat (Sila Ke-4) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai resolusi damai adalah solusi jangka panjang yang mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika dibandingkan sekadar penegakan hukum atau pengekangan informasi.

 

23. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Muncul sebuah kelompok masyarakat yang mengusulkan agar bentuk negara kesatuan diubah menjadi negara serikat dengan alasan negara kesatuan telah menyebabkan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah.

Stimulus: Muncul sebuah kelompok masyarakat yang mengusulkan agar bentuk negara kesatuan diubah menjadi negara serikat dengan alasan negara kesatuan telah menyebabkan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Mengevaluasi gagasan ini berdasarkan sejarah ketatanegaraan dan UUD NRI Tahun 1945, manakah argumen sanggahan yang paling kuat dan konstitusional?

1. Negara serikat pernah diterapkan dan terbukti berhasil secara ekonomi, namun dilarang oleh PBB
2. Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 secara tegas mengunci bentuk NKRI sebagai kesepakatan final, dan solusi ketimpangan adalah penguatan otonomi daerah, bukan mengubah bentuk negara
3. Negara kesatuan adalah perintah langsung dari Pancasila sila pertama, sehingga negara serikat akan menjadikan Indonesia negara sekuler
4. Mengubah bentuk negara hanya dapat dilakukan jika Presiden mengeluarkan dekrit darurat militer

Jawaban: Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 secara tegas mengunci bentuk NKRI sebagai kesepakatan final, dan solusi ketimpangan adalah penguatan otonomi daerah, bukan mengubah bentuk negara

Penjelasan: Secara konstitusional, Pasal 37 ayat 5 menyatakan bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Solusi sistemik atas masalah ketimpangan adalah optimalisasi otonomi daerah yang adil sesuai Pasal 18, bukan membongkar bentuk negara kesatuan.

 

24. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Kamu menjabat sebagai kepala daerah. Sekelompok mayoritas wargamu mendesak agar dibangun sebuah tugu keagamaan di alun-alun kota yang dibiayai penuh oleh APBD. Padahal, alun-alun adalah fasilitas publik yang digunakan oleh warga majemuk dari berbagai agama.

Situational Judgement: Kamu menjabat sebagai kepala daerah. Sekelompok mayoritas wargamu mendesak agar dibangun sebuah tugu keagamaan di alun-alun kota yang dibiayai penuh oleh APBD. Padahal, alun-alun adalah fasilitas publik yang digunakan oleh warga majemuk dari berbagai agama. Keputusan yang paling tepat berdasarkan kedudukan Pancasila dan UUD 1945 adalah…

1. Menyetujui usulan tersebut demi mendapatkan dukungan suara politik pada pemilihan kepala daerah berikutnya
2. Menolak usulan tersebut secara sepihak dan membubarkan kerumunan warga mayoritas dengan bantuan aparat kepolisian
3. Mengadakan dialog komprehensif, menolak penggunaan APBD untuk tugu eksklusif tersebut karena melanggar prinsip keadilan bagi warga beragama lain, dan mengusulkan desain fasilitas publik yang inklusif
4. Menyetujui usulan dengan syarat kelompok minoritas dilarang mengadakan kegiatan keagamaan di alun-alun kota

Jawaban: Mengadakan dialog komprehensif, menolak penggunaan APBD untuk tugu eksklusif tersebut karena melanggar prinsip keadilan bagi warga beragama lain, dan mengusulkan desain fasilitas publik yang inklusif

Penjelasan: Kebijakan publik dan anggaran (APBD) harus mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat majemuk. Memihak satu kelompok secara eksklusif menggunakan dana publik melanggar Sila Ke-5 dan semangat Sila Ke-1 serta prinsip nondiskriminasi dalam UUD 1945.

 

25. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Sebuah peraturan daerah (Perda) membatasi jam malam khusus untuk perempuan pekerja guna melindungi mereka dari kejahatan malam. Namun, aturan ini mengakibatkan banyak pekerja perempuan kehilangan pekerjaan dan hak untuk mencari nafkah.

Stimulus: Sebuah peraturan daerah (Perda) membatasi jam malam khusus untuk perempuan pekerja guna melindungi mereka dari kejahatan malam. Namun, aturan ini mengakibatkan banyak pekerja perempuan kehilangan pekerjaan dan hak untuk mencari nafkah. Berdasarkan hierarki tata urutan perundang-undangan dan hak konstitusional, analisis kritis terhadap Perda ini adalah…

1. Perda tersebut valid karena otonomi daerah memberikan kebebasan mutlak kepada bupati untuk mengatur warganya demi keamanan
2. Perda tersebut inkonstitusional karena meskipun berniat baik, penerapannya diskriminatif dan melanggar hak atas pekerjaan yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
3. Perda tersebut sah karena nilai-nilai moral daerah harus ditempatkan di atas aturan nasional UUD 1945
4. Perda tersebut harus ditaati tanpa diuji karena pemerintah daerah pasti lebih mengetahui kondisi di wilayahnya

Jawaban: Perda tersebut inkonstitusional karena meskipun berniat baik, penerapannya diskriminatif dan melanggar hak atas pekerjaan yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Penjelasan: Perda tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Pembatasan jam malam yang hanya menyasar gender tertentu bersifat diskriminatif dan merugikan hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai UUD 1945.

 

26. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Dalam rangka menghadapi globalisasi, banyak nilai-nilai liberalisme yang masuk dan memengaruhi gaya hidup pemuda Indonesia. Beberapa pihak mengusulkan larangan ketat terhadap budaya asing. Berdasarkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, sikap yang paling rasional untuk merancang kebijakan negara adalah…

1. Menutup akses internet luar negeri dan melarang penyiaran acara internasional secara total di Indonesia
2. Membiarkan pemuda memilih bebas budaya apa saja tanpa campur tangan negara demi prinsip demokrasi liberal
3. Memfasilitasi literasi budaya bagi pemuda untuk menyeleksi budaya asing dan mengadaptasi nilai positif (seperti etos kerja) tanpa kehilangan jati diri bangsa
4. Membuat undang-undang yang menghukum siapa saja yang menggunakan produk asing di wilayah Indonesia

Jawaban: Memfasilitasi literasi budaya bagi pemuda untuk menyeleksi budaya asing dan mengadaptasi nilai positif (seperti etos kerja) tanpa kehilangan jati diri bangsa

Penjelasan: Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak anti terhadap kemajuan dan budaya luar secara mutlak. Sikap yang tepat adalah filterisasi yang cerdas; menyerap hal positif (inovasi, etos kerja) sambil tetap berpegang pada nilai luhur bangsa.

 

27. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Sejarah mencatat bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan ‘staatsfundamentalnorm’ (pokok kaidah negara yang fundamental).

Stimulus: Sejarah mencatat bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan ‘staatsfundamentalnorm’ (pokok kaidah negara yang fundamental). Jika suatu saat MPR berhasil melakukan amandemen secara prosedural yang menghapus Pembukaan UUD 1945, maka konsekuensi logis secara hukum tata negara adalah…

1. Indonesia berubah menjadi negara monarki konstitusional yang lebih stabil
2. Struktur pemerintahan akan tetap sama, hanya saja tidak lagi memiliki tujuan negara tertulis
3. Sama dengan membubarkan negara proklamasi 17 Agustus 1945, karena di dalamnya terdapat tujuan negara dan dasar negara Pancasila
4. Pancasila akan secara otomatis berubah menjadi ideologi komunisme karena ketiadaan tameng konstitusi

Jawaban: Sama dengan membubarkan negara proklamasi 17 Agustus 1945, karena di dalamnya terdapat tujuan negara dan dasar negara Pancasila

Penjelasan: Pembukaan UUD 1945 memuat dasar filsafat negara (Pancasila) dan tujuan negara. Mengubah atau menghapusnya secara esensial berarti membubarkan negara merdeka yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dan membentuk negara yang sepenuhnya baru.

 

28. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Kamu adalah seorang pembuat kebijakan publik di Kementerian Pendidikan. Menyadari tingginya intoleransi antar pelajar beda agama di berbagai daerah, kamu ditugaskan membuat sebuah kebijakan kurikuler baru.

Situational Judgement: Kamu adalah seorang pembuat kebijakan publik di Kementerian Pendidikan. Menyadari tingginya intoleransi antar pelajar beda agama di berbagai daerah, kamu ditugaskan membuat sebuah kebijakan kurikuler baru. Solusi penciptaan kurikulum yang paling mencerminkan integrasi nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah…

1. Mewajibkan semua siswa menghafal butir-butir Pancasila dan diuji setiap hari Senin sebelum upacara
2. Mengintegrasikan proyek kolaborasi lintas agama dan budaya secara praktis dalam ekstrakurikuler serta pelajaran pendidikan karakter
3. Memisahkan sekolah berdasarkan latar belakang agama agar tidak terjadi gesekan atau konflik antar siswa
4. Menghapus pelajaran pendidikan agama secara keseluruhan dari kurikulum agar sekolah menjadi sepenuhnya netral

Jawaban: Mengintegrasikan proyek kolaborasi lintas agama dan budaya secara praktis dalam ekstrakurikuler serta pelajaran pendidikan karakter

Penjelasan: Menciptakan (Create/HOTS) solusi yang praktis dan bermakna adalah kunci. Proyek kolaborasi lintas agama memaksa interaksi positif, mengikis prasangka, dan mengamalkan nilai Bhinneka Tunggal Ika melalui aksi nyata, bukan sekadar teori.

 

29. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.’ Dalam konteks maraknya privatisasi dan investasi asing saat ini, evaluasi kritis yang paling tepat terhadap pelaksanaan pasal ini adalah…

1. Negara harus menasionalisasi seluruh perusahaan swasta dan asing tanpa terkecuali untuk memastikan kemakmuran rakyat secara instan
2. Privatisasi dan investasi diperbolehkan selama negara tetap memegang kendali regulasi dan hasilnya diinvestasikan kembali secara adil demi kesejahteraan rakyat banyak
3. Investasi asing mutlak dilarang karena merusak kedaulatan negara dan bertentangan dengan kemandirian ekonomi Pancasila
4. Pasal ini sudah usang dan harus segera diamandemen karena tidak sejalan dengan sistem pasar bebas global saat ini

Jawaban: Privatisasi dan investasi diperbolehkan selama negara tetap memegang kendali regulasi dan hasilnya diinvestasikan kembali secara adil demi kesejahteraan rakyat banyak

Penjelasan: Kata ‘dikuasai oleh negara’ tidak berarti negara harus memiliki semua perusahaan 100%, tetapi negara memegang otoritas mengatur dan mengontrol (regulasi) agar pemanfaatan SDA tidak menguntungkan segelintir elite/asing saja, melainkan demi kemakmuran rakyat (Sila ke-5).

 

30. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Sebuah pulau terluar di Indonesia berbatasan dengan negara tetangga. Infrastruktur sangat minim dan warga sering kali menggunakan mata uang negara tetangga untuk transaksi karena keterbatasan akses rupiah. Selain itu, siaran televisi negara tetangga lebih mudah diakses daripada televisi nasional nasional.

Stimulus: Sebuah pulau terluar di Indonesia berbatasan dengan negara tetangga. Infrastruktur sangat minim dan warga sering kali menggunakan mata uang negara tetangga untuk transaksi karena keterbatasan akses rupiah. Selain itu, siaran televisi negara tetangga lebih mudah diakses daripada televisi nasional nasional. Dalam merumuskan strategi pertahanan non-militer guna menjaga keutuhan NKRI, langkah prioritas pemerintah pusat seharusnya…

1. Mengerahkan kekuatan militer besar-besaran untuk mengisolasi pulau tersebut dari kontak dengan negara tetangga
2. Membangun infrastruktur ekonomi, telekomunikasi nasional yang kuat, dan pos pelayanan publik yang memadai untuk meningkatkan kebanggaan sebagai WNI
3. Menyerahkan pulau tersebut kepada negara tetangga untuk dikelola demi alasan efisiensi anggaran negara
4. Menghukum warga setempat yang tertangkap menggunakan mata uang asing dengan hukuman pidana berat

Jawaban: Membangun infrastruktur ekonomi, telekomunikasi nasional yang kuat, dan pos pelayanan publik yang memadai untuk meningkatkan kebanggaan sebagai WNI

Penjelasan: Pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pemerataan pembangunan adalah bentuk pertahanan negara (NKRI) yang paling efektif untuk mencegah alienasi warga di perbatasan, sejalan dengan Sila Ke-5.

 

31. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Pancasila memuat nilai-nilai instrumental berupa UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila terjadi disharmonisasi di mana Peraturan Presiden (Perpres) dinilai bertentangan dengan Undang-Undang, mekanisme penyelesaian yang diatur dalam ketatanegaraan Indonesia adalah…

1. Melakukan pengujian (judicial review) Perpres tersebut terhadap Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi
2. Meminta Presiden segera mengubah UUD 1945 agar sesuai dengan Perpres
3. Melakukan pengujian (judicial review) Perpres tersebut terhadap Undang-Undang ke Mahkamah Agung
4. Membawa masalah tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat agar Presiden diberhentikan dari jabatannya

Jawaban: Melakukan pengujian (judicial review) Perpres tersebut terhadap Undang-Undang ke Mahkamah Agung

Penjelasan: Berdasarkan tata urutan perundang-undangan dan wewenang lembaga peradilan, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (seperti Perpres atau PP) terhadap Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

 

32. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Desa Anda kedatangan sejumlah pengungsi dari wilayah lain akibat bencana alam. Beberapa warga lokal menolak karena takut jatah bantuan desa akan berkurang dan khawatir terjadi pergeseran budaya lokal.

Situational Judgement: Desa Anda kedatangan sejumlah pengungsi dari wilayah lain akibat bencana alam. Beberapa warga lokal menolak karena takut jatah bantuan desa akan berkurang dan khawatir terjadi pergeseran budaya lokal. Sebagai kepala desa yang paham nilai Pancasila (Sila ke-2) dan Bhinneka Tunggal Ika, langkah komunikatif yang paling efektif adalah…

1. Meminta para pengungsi segera meninggalkan desa demi menjaga stabilitas dan kenyamanan warga lokal
2. Mengadakan musyawarah desa dengan menjelaskan kewajiban moral kemanusiaan, menjamin transparansi penyaluran bantuan, dan menyusun program gotong royong antara warga lokal dan pengungsi
3. Menerima pengungsi tanpa berkonsultasi dengan warga lokal, dan menangkap warga yang berani memprotes kebijakan tersebut
4. Membiarkan pengungsi tinggal di pinggiran desa tanpa memberikan bantuan apa pun agar warga lokal tidak cemburu

Jawaban: Mengadakan musyawarah desa dengan menjelaskan kewajiban moral kemanusiaan, menjamin transparansi penyaluran bantuan, dan menyusun program gotong royong antara warga lokal dan pengungsi

Penjelasan: Sebagai pemimpin, mengedepankan musyawarah (Sila Ke-4) untuk menjelaskan nilai kemanusiaan (Sila Ke-2) serta menghilangkan kecemasan warga melalui transparansi dan gotong royong adalah tindakan pemecahan masalah yang komprehensif.

 

33. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Cita-cita kemerdekaan Indonesia tertuang dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Mengapa kedaulatan menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran?

1. Karena kedaulatan memungkinkan Indonesia untuk memonopoli perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara
2. Tanpa kedaulatan penuh, negara tidak memiliki wewenang bebas untuk menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alamnya sendiri demi kepentingan rakyat
3. Karena hanya dengan kedaulatan, militer Indonesia bisa menaklukkan wilayah negara lain untuk menambah kekayaan
4. Kedaulatan menjamin bahwa pemimpin negara akan selalu mendapatkan kekuasaan absolut tanpa batas konstitusi

Jawaban: Tanpa kedaulatan penuh, negara tidak memiliki wewenang bebas untuk menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alamnya sendiri demi kepentingan rakyat

Penjelasan: Kedaulatan (sovereignty) bermakna kemandirian tanpa campur tangan bangsa lain. Jika negara tidak berdaulat, kebijakan ekonomi dan politik akan disetir kepentingan asing, sehingga keadilan dan kemakmuran bagi rakyat sendiri sulit tercapai.

 

34. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Makna dari ‘kemerdekaan ialah hak segala bangsa’ pada alinea pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, jika dihubungkan dengan prinsip ketertiban dunia, mendorong Indonesia untuk…

1. Memisahkan diri dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar terhindar dari konflik
2. Terlibat aktif dalam diplomasi internasional untuk mendukung dekolonisasi dan kemerdekaan negara-negara yang masih tertindas, seperti dukungannya terhadap Palestina
3. Membangun aliansi militer ofensif bersama negara-negara kuat untuk menyerang negara penjajah
4. Menolak memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain dengan alasan mengutamakan kepentingan nasional

Jawaban: Terlibat aktif dalam diplomasi internasional untuk mendukung dekolonisasi dan kemerdekaan negara-negara yang masih tertindas, seperti dukungannya terhadap Palestina

Penjelasan: Alinea pertama UUD 1945 mengandung asas anti-penjajahan yang universal. Karena itu, Indonesia konsisten menolak segala bentuk penjajahan di dunia dan mendukung kemerdekaan bangsa lain secara diplomatis.

 

35. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Sebuah sekolah negeri menetapkan aturan bahwa seluruh siswi diwajibkan mengenakan pakaian tertutup khas agama mayoritas setempat, dengan ancaman sanksi bagi yang tidak mematuhi.

Stimulus: Sebuah sekolah negeri menetapkan aturan bahwa seluruh siswi diwajibkan mengenakan pakaian tertutup khas agama mayoritas setempat, dengan ancaman sanksi bagi yang tidak mematuhi. Kebijakan ini menuai protes dari siswi pemeluk agama lain. Analisislah kebijakan tersebut berdasarkan prinsip kebangsaan dalam UUD NRI Tahun 1945.

1. Kebijakan tersebut sah karena otonomi sekolah mengizinkan kepala sekolah membuat aturan berdasarkan kearifan lokal tanpa memandang konstitusi
2. Kebijakan tersebut bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam lembaga pendidikan milik negara
3. Kebijakan tersebut sesuai dengan sila pertama Pancasila karena mendorong masyarakat untuk menjadi lebih religius secara paksa
4. Kebijakan tersebut dapat dibenarkan selama kelompok minoritas diberikan kompensasi finansial oleh pihak sekolah

Jawaban: Kebijakan tersebut bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam lembaga pendidikan milik negara

Penjelasan: Sekolah negeri sebagai institusi pemerintah harus menjamin hak dan kebebasan beragama warga negara sesuai Pasal 29 UUD 1945. Pemaksaan atribut keagamaan tertentu pada siswa beda agama melanggar konstitusi dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

 

36. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Dalam konteks pencegahan korupsi, implementasi paling kritis dari pasal ini adalah…

1. Memberikan fasilitas khusus bagi pejabat yang sedang menjalani proses peradilan karena mereka pernah berjasa pada negara
2. Penegak hukum harus memproses setiap pejabat negara yang terindikasi korupsi tanpa pandang bulu dan memberikan hukuman yang setimpal dengan kerugian negara
3. Memaafkan pejabat yang korupsi asalkan mereka bersedia mengembalikan sebagian uang hasil korupsi ke kas negara
4. Hukum hanya berlaku ketat bagi warga sipil biasa, sedangkan pejabat diatur dalam hukum tata usaha negara semata

Jawaban: Penegak hukum harus memproses setiap pejabat negara yang terindikasi korupsi tanpa pandang bulu dan memberikan hukuman yang setimpal dengan kerugian negara

Penjelasan: Equality before the law (persamaan di hadapan hukum) berarti tidak ada kekebalan hukum bagi siapa pun, termasuk pejabat (white-collar crime). Implementasinya yang paling kritis adalah keadilan penegakan hukum tanpa diskriminasi jabatan atau kekayaan.

 

37. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Salah satu tantangan berat menjaga keutuhan NKRI di era modern adalah munculnya gerakan separatisme di beberapa wilayah yang merasa dieksploitasi oleh pemerintah pusat. Berdasarkan kerangka Pancasila dan UUD 1945, penyelesaian paling fundamental yang harus diciptakan oleh negara adalah…

1. Merespons dengan operasi militer besar-besaran untuk menumpas seluruh elemen masyarakat yang bersimpati pada separatisme
2. Membiarkan wilayah tersebut melepaskan diri demi mencegah terkurasnya APBN untuk biaya penanganan konflik berkelanjutan
3. Menerapkan pendekatan dialogis yang setara dibarengi dengan keadilan distribusi ekonomi dan pembangunan yang masif di wilayah tersebut
4. Meminta bantuan organisasi internasional untuk mengambil alih pengelolaan wilayah tersebut secara permanen

Jawaban: Menerapkan pendekatan dialogis yang setara dibarengi dengan keadilan distribusi ekonomi dan pembangunan yang masif di wilayah tersebut

Penjelasan: Gerakan separatisme berakar dari ketidakadilan sosial dan ekonomi. Penyelesaian fundamental berdasarkan Pancasila (Sila Ke-5 dan Sila Ke-4) adalah pemerataan kesejahteraan (distribusi ekonomi adil) dan pendekatan dialog kemanusiaan, bukan sekadar represi militer.

 

38. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Konstitusi Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) bersifat rigid (kaku) sekaligus fleksibel. Fleksibilitas UUD NRI Tahun 1945 ditunjukkan oleh…

1. Keberadaan Pasal 37 yang memperbolehkan penggantian dasar negara melalui referendum nasional
2. Proses perubahannya yang dapat dilakukan kapan saja oleh Presiden tanpa melibatkan parlemen
3. Kemampuannya menyesuaikan diri dengan dinamika zaman karena aturannya memuat hal-hal pokok yang operasionalnya dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang
4. Strukturnya yang terdiri dari ribuan pasal sangat rinci sehingga mencakup semua skenario masa depan

Jawaban: Kemampuannya menyesuaikan diri dengan dinamika zaman karena aturannya memuat hal-hal pokok yang operasionalnya dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang

Penjelasan: Fleksibilitas UUD 1945 terletak pada sifatnya yang singkat dan supel; ia hanya memuat aturan-aturan pokok (garis besar). Hal-hal teknis diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah diubah seiring perkembangan zaman.

 

39. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Dalam sistem ketatanegaraan RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah UUD. Namun, para pendiri bangsa dan anggota MPR pasca-Reformasi sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Alasan filosofis paling mendasar dari kesepakatan ini adalah…

1. Pembukaan UUD 1945 merupakan naskah suci yang tidak boleh disentuh oleh manusia modern
2. Pembukaan UUD 1945 memuat jiwa proklamasi dan dasar falsafah negara (Pancasila) yang menjadi landasan berdirinya negara
3. Proses pengubahan Pembukaan membutuhkan biaya politik dan ekonomi yang terlalu mahal bagi negara
4. Hukum internasional melarang sebuah negara mengubah naskah sejarah proklamasinya

Jawaban: Pembukaan UUD 1945 memuat jiwa proklamasi dan dasar falsafah negara (Pancasila) yang menjadi landasan berdirinya negara

Penjelasan: Pembukaan UUD 1945 merupakan wujud kehendak bersama pembentukan NKRI yang memuat dasar filsafat negara Pancasila. Menghapusnya berarti meruntuhkan fondasi dan membubarkan negara.

 

40. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Di sekolahmu, OSIS berencana mengadakan festival budaya yang meriah. Namun, panitia hanya mau menampilkan kesenian dari suku-suku besar di Indonesia karena dianggap lebih menarik dan mendatangkan sponsor, mengesampingkan kesenian minoritas.

Situational Judgement: Di sekolahmu, OSIS berencana mengadakan festival budaya yang meriah. Namun, panitia hanya mau menampilkan kesenian dari suku-suku besar di Indonesia karena dianggap lebih menarik dan mendatangkan sponsor, mengesampingkan kesenian minoritas. Sikap evaluatif yang harus kamu sampaikan sebagai penasihat OSIS adalah…

1. Menyetujui saja asalkan festival berjalan sukses, karena tujuan utama adalah mencari sponsor demi keuntungan OSIS
2. Menolak rencana tersebut dan menyarankan format parade budaya nusantara yang representatif, karena mengabaikan minoritas mengkhianati esensi Bhinneka Tunggal Ika
3. Meminta acara dibatalkan secara sepihak dan melaporkan panitia ke pihak berwajib atas tuduhan rasialisme
4. Membiarkan panitia bekerja karena itu wewenang mereka, asalkan budaya provinsimu juga ikut ditampilkan

Jawaban: Menolak rencana tersebut dan menyarankan format parade budaya nusantara yang representatif, karena mengabaikan minoritas mengkhianati esensi Bhinneka Tunggal Ika

Penjelasan: Sebagai penasihat, mengevaluasi dan menolak program diskriminatif adalah keharusan. Menawarkan solusi (parade representatif) memastikan festival mencerminkan nilai inklusif Bhinneka Tunggal Ika, di mana semua etnis dihormati tanpa memandang kuantitas.

 

41. [Pilihan Ganda] (MOTS)

UUD NRI Tahun 1945 memuat jaminan HAM secara komprehensif setelah Amandemen. Namun, jaminan ini bukan tanpa batas. Pembatasan hak asasi manusia dalam sistem konstitusi Indonesia bertujuan untuk…

1. Memastikan pemerintah memiliki kontrol absolut atas segala aktivitas warga negaranya
2. Menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
3. Mencegah oposisi politik mengkritik kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden
4. Mengurangi biaya negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi warganya

Jawaban: Menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum

Penjelasan: Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengatur pembatasan HAM. Pembatasan dilakukan lewat undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan demi ketertiban umum.

 

42. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi akibat ulah korporasi yang mengejar keuntungan dengan membuka lahan secara murah (slash and burn). Hal ini mencemari udara melintasi batas negara.

Stimulus: Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi akibat ulah korporasi yang mengejar keuntungan dengan membuka lahan secara murah (slash and burn). Hal ini mencemari udara melintasi batas negara. Mengidentifikasi masalah ini melalui kacamata Sila Kelima Pancasila dan Pasal 28H UUD 1945 tentang hak lingkungan hidup yang baik, sanksi paling ideal dan berkeadilan yang patut diciptakan adalah…

1. Pemberian teguran tertulis karena perusahaan tersebut menyumbang devisa besar dan membuka lapangan kerja
2. Pencabutan izin operasi perusahaan tersebut disertai kewajiban membiayai program pemulihan ekologi dan kompensasi kesehatan bagi masyarakat terdampak
3. Penutupan sementara selama 1 bulan dan menugaskan masyarakat sekitar memadamkan api secara sukarela
4. Menyerahkan penyelesaian masalah tersebut pada negara tetangga karena asapnya telah melewati batas negara

Jawaban: Pencabutan izin operasi perusahaan tersebut disertai kewajiban membiayai program pemulihan ekologi dan kompensasi kesehatan bagi masyarakat terdampak

Penjelasan: Hak atas lingkungan hidup yang baik dijamin oleh UUD 1945 (Pasal 28H). Keadilan sosial menuntut agar korporasi perusak (pencemar) membayar (polluter pays principle) tidak hanya lewat denda perdata ringan, melainkan pemulihan ekologi, kompensasi masyarakat, dan pencabutan izin.

 

43. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Konsep ‘Negara Hukum’ ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Dalam penerapannya, konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan rechstaat di Barat karena negara hukum Indonesia bersumber pada Pancasila. Ciri khas utama negara hukum Pancasila adalah…

1. Mengutamakan kebebasan individu secara mutlak tanpa memandang moralitas publik
2. Hanya mengakui hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga eksekutif saja
3. Mengedepankan harmoni dan keselarasan antara hak individu dan kewajiban sosial yang dijiwai oleh nilai ketuhanan dan moralitas komunal
4. Sistem peradilannya menggunakan hukum agama sebagai satu-satunya rujukan dalam pengadilan negeri

Jawaban: Mengedepankan harmoni dan keselarasan antara hak individu dan kewajiban sosial yang dijiwai oleh nilai ketuhanan dan moralitas komunal

Penjelasan: Negara hukum Pancasila tidak semata-mata berpijak pada hukum positif-liberal (individualisme), tetapi juga pada hukum yang mengintegrasikan nilai agama (Ketuhanan), kepastian hukum, dan keadilan sosial berasas kekeluargaan.

 

44. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Konsep ini merupakan manifestasi aplikatif dari prinsip…

1. Sila pertama Pancasila dalam mengatur hubungan antarumat beragama
2. Sila ketiga Pancasila dan bentuk kesatuan dalam NKRI
3. Sistem ekonomi liberal yang menjamin pasar bebas antarprovinsi
4. Hukum adat yang berlaku secara otonom di tiap-tiap daerah nusantara

Jawaban: Sila ketiga Pancasila dan bentuk kesatuan dalam NKRI

Penjelasan: Wawasan Nusantara berfungsi merekatkan keberagaman pulau, budaya, dan penduduk menjadi satu kesatuan utuh. Ini adalah pengamalan langsung Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) dalam bentuk geopolitik dan geostrategi NKRI.

 

45. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Pancasila sebagai meja statis (leitstar) dan dinamis bermakna bahwa Pancasila di satu sisi menjadi fondasi tetap berdirinya bangsa, namun di sisi lain harus mampu menjadi…

1. Doktrin kaku yang membatasi inovasi teknologi agar moral masyarakat tetap tradisional dan tidak tercemar
2. Hukum pidana yang mengatur sanksi secara detail tanpa perlu adanya undang-undang lain
3. Bintang penunjuk arah dalam menyelesaikan permasalahan bangsa yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman
4. Ideologi tertutup yang hanya dimengerti dan ditafsirkan oleh para pendiri negara di masa lampau

Jawaban: Bintang penunjuk arah dalam menyelesaikan permasalahan bangsa yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman

Penjelasan: Sebagai meja statis, ia fondasi tak tergoyahkan. Sebagai leitstar (bintang penunjuk arah) yang dinamis, nilai Pancasila mampu memandu bangsa mengarungi perubahan zaman dan menemukan solusi inovatif atas permasalahan modern.

 

46. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Sebuah survei nasional menunjukkan bahwa intoleransi di kalangan generasi Z meningkat karena paparan ujaran kebencian algoritma media sosial.

Stimulus: Sebuah survei nasional menunjukkan bahwa intoleransi di kalangan generasi Z meningkat karena paparan ujaran kebencian algoritma media sosial. Sebagai kelompok yang terbiasa berinteraksi di ruang virtual (cyber space), bagaimana model penciptaan bela negara digital yang paling strategis untuk mengatasi hal ini berdasar konsep Bhinneka Tunggal Ika?

1. Mewajibkan generasi Z untuk mengikuti wajib militer selama satu tahun penuh di barak pangkalan
2. Melarang penggunaan media sosial secara total bagi warga negara di bawah usia 18 tahun tanpa pengecualian
3. Mengembangkan kampanye konten positif dan narasi tandingan (counter-narrative) yang kreatif secara masif dengan melibatkan pemengaruh (influencer) dari berbagai latar belakang budaya
4. Menghukum setiap penyedia layanan internet yang beroperasi di wilayah Indonesia dengan denda triliunan rupiah

Jawaban: Mengembangkan kampanye konten positif dan narasi tandingan (counter-narrative) yang kreatif secara masif dengan melibatkan pemengaruh (influencer) dari berbagai latar belakang budaya

Penjelasan: Penciptaan (HOTS) solusi bela negara era digital menghadapi algoritma harus dengan cara algoritma pula, yaitu membanjiri ruang siber dengan kampanye kreatif berjejaring lintas budaya yang mempromosikan persatuan (counter-narrative).

 

47. [Pilihan Ganda] (HOTS)

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat 1). Dalam proses penyusunannya, RUU harus mencerminkan asas pengayoman dan kebangsaan sesuai nilai Pancasila. Jika sebuah UU yang disahkan ternyata menguntungkan segelintir konglomerat dan merugikan buruh lokal, secara substansial UU ini melanggar nilai instrumental UUD 1945 yaitu…

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 tentang agama
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Pasal 27 ayat 3 tentang bela negara
3. Sila Persatuan Indonesia dan Pasal 35 tentang bendera negara
4. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Pasal 33 ayat 4 mengenai demokrasi ekonomi

Jawaban: Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Pasal 33 ayat 4 mengenai demokrasi ekonomi

Penjelasan: Peraturan yang menindas kaum buruh demi konglomerasi bertentangan dengan esensi keadilan sosial dan konsep perekonomian yang berdasar atas demokrasi ekonomi, kemandirian, serta keseimbangan keadilan (Pasal 33 ayat 4).

 

48. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Terdapat rencana proyek bendungan strategis nasional di wilayah Anda yang akan menggusur beberapa situs budaya lokal yang dikeramatkan oleh masyarakat adat. Proyek ini krusial untuk mencegah banjir bandang tahunan.

Situational Judgement: Terdapat rencana proyek bendungan strategis nasional di wilayah Anda yang akan menggusur beberapa situs budaya lokal yang dikeramatkan oleh masyarakat adat. Proyek ini krusial untuk mencegah banjir bandang tahunan. Tindakan manajerial pemerintah daerah yang paling mencerminkan harmoni Sila Ke-4 dan Sila Ke-5 adalah…

1. Memaksa penggusuran menggunakan aparat militer dengan dalih kepentingan nasional lebih besar dari kepentingan kelompok adat
2. Membatalkan seluruh proyek bendungan nasional tersebut demi memuaskan kelompok adat meskipun bahaya banjir terus mengancam ribuan nyawa tiap tahun
3. Melakukan musyawarah yang transparan dengan masyarakat adat, menyesuaikan desain teknis proyek untuk sebisa mungkin melindungi situs budaya, dan memberikan skema kompensasi yang menyejahterakan warga
4. Membangun bendungan di wilayah masyarakat adat tanpa pemberitahuan sebelumnya agar tidak timbul aksi demonstrasi penolakan

Jawaban: Melakukan musyawarah yang transparan dengan masyarakat adat, menyesuaikan desain teknis proyek untuk sebisa mungkin melindungi situs budaya, dan memberikan skema kompensasi yang menyejahterakan warga

Penjelasan: Menghadapi dilema infrastruktur nasional vs hak masyarakat adat, solusi berdasarkan Pancasila bukanlah represi atau pembatalan instan, melainkan musyawarah partisipatif (Sila 4), kompromi teknis perlindungan budaya, dan jaminan keadilan ganti untung (Sila 5).

 

49. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Prinsip ‘Gotong Royong’ pernah dikemukakan oleh Ir. Soekarno sebagai perasan dari Pancasila (EkasiIa). Dalam penyelenggaraan NKRI, prinsip gotong royong ini paling kuat diwujudkan dalam hal sistem perpajakan nasional karena…

1. Pajak ditarik hanya dari kelompok konglomerat untuk memperkaya pejabat negara yang memimpin pemerintahan
2. Pajak merupakan iuran wajib warga negara sesuai kemampuannya, yang dikumpulkan secara bersama-sama untuk membiayai pembangunan dan menolong kelompok masyarakat rentan
3. Pajak merupakan sistem kapitalis modern yang sengaja diadopsi oleh UUD 1945 untuk memperluas dominasi asing
4. Pajak digunakan semata-mata untuk membiayai ekspansi militer secara gotong-royong agar Indonesia ditakuti di dunia

Jawaban: Pajak merupakan iuran wajib warga negara sesuai kemampuannya, yang dikumpulkan secara bersama-sama untuk membiayai pembangunan dan menolong kelompok masyarakat rentan

Penjelasan: Pajak bersifat subsidi silang di mana yang mampu membayar lebih untuk membiayai negara, yang keuntungannya dinikmati bersama, termasuk program pengentasan kemiskinan. Ini merupakan perwujudan esensi gotong royong (Sila 5).

 

50. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. Namun, sering kali kebebasan berekspresi di era demokrasi saat ini disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Analisis kritis mengenai batas hak tersebut menurut hukum konstitusi Indonesia adalah…

1. Kebebasan berekspresi bersifat absolut tanpa batasan apa pun demi tegaknya prinsip demokrasi liberal di Indonesia
2. Kebebasan berekspresi adalah hak asasi, namun dibatasi oleh kewajiban asasi untuk menghormati kehormatan orang lain dan tidak memicu disintegrasi bangsa berdasarkan keragaman (Bhinneka Tunggal Ika)
3. Kebebasan berpendapat hanya diberikan kepada mayoritas karena mereka memegang peran utama dalam menjaga persatuan NKRI
4. Hak berpendapat dapat disalahgunakan asalkan dilakukan di ruang digital yang secara hukum tidak dapat dijerat oleh UUD 1945

Jawaban: Kebebasan berekspresi adalah hak asasi, namun dibatasi oleh kewajiban asasi untuk menghormati kehormatan orang lain dan tidak memicu disintegrasi bangsa berdasarkan keragaman (Bhinneka Tunggal Ika)

Penjelasan: Di Indonesia, konsep HAM diimbangi dengan KAM (Kewajiban Asasi Manusia). Kebebasan menyatakan pendapat tidak menjustifikasi ujaran kebencian karena ujaran kebencian merusak martabat kemanusiaan dan mengancam integrasi kebangsaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Semoga bermanfaat.(kangjo)

LINK DOWNLOAD:

1. Soal_PPKn_Kelas 9 Bab 1 Hub Pancasila dengan UUD 45, SILAHKAN KLIK DISINI!